Tuesday, July 27, 2021

Kisruh Ganti Rugi, Warga Tanam Pohon Pisang di JTTS

Most Read

radartvnews.com- Akibat tidak adanya kejelasan dari pemerintah terkait ganti rugi lahan tol, 58 warga dari  120  warga dusun reformasi, desa tanjung sari , kecamatan natar , Lampung Selatan  melakukan aksi boikot jalan tol trans sumatera (JTTS).

Warga memblokade lahan yang akan dilalui jalan tol dengan menanamn pohon pisang, bahkan warga kembali akan menggarap lahan untuk pertanian. Sebelumnya 58 warga menolak ganti rugi lahan karena ganti rugi yang diberikan pejabat pembuat komitmen ( PPK ) hanya meliputi ganti rugi tanam tumbuh  dan tidak berlaku untuk lahan dan bangunan yang mereka tempati puluhan tahun.

Selamet Saputra salah seorang warga menjelaskan , sejak ditempati puluhan tahun lalu  sebagian besar warga belum memiliki sertifikat. namun  saat ini banyak pihak yang memanfaatkan dengan menerbitkan sertifikat di lahan yang terkena pembangunan JTTS.

Berita Lainnya  Geliat Budaya di Tengah Pandemi

“warga yang hanya memiliki surat sporadik kepemilikan tanah tidak bermaksud menghambat pembangunan JTTS namun  warga meminta ganti rugi yang diberikan sesuai dengan keinginan warga,” kata Slamet (10/12).

Pemprov Lampung melalui Sutono Sekda Provinsi Lampung menjelaskan, telah melakukan beberapa kali mediasi terkait  pembebasan lahan tol namun tak pernah membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan persoalan ganti rugi lahan warga telah dilakukan konsinyasi di pengadilan.

“sudah beberap akali dilakukan mediasi namun gagal terus,” biar masalah ini melalui proses hokum,” ungkap Sutono.

Berita Lainnya  Sipir Rutan Sweeping Perkampungan

Upaya blokade warga tetap dipertahankan hingga pejabat pembuat komitmen memberikan ganti rugi lahan dan bangunan yang mereka tempati.(lih/san)

berita menarik lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

UNTUK ANDA

BERITA TERKINI

Ruas Tol Terpeka Diperketat, Volume Kendaraan Turun

Radartvnews.com - Pemerintah pusat memperpanjang PPKM Level 4 mulai 26 Juli hingga 8 Agustus 2021. Menyikapai keputusan tersebut, PT Hutama Karya melanjutkan penyekatan di...

berita terkait lainnya