Saturday, June 12, 2021

Tagihan Menunggak, Anggarkan Dana KIS-JKN

Most Read

radartvnews.om- Pemerintah Provinsi Lampung meminta Pemerintah Kabupaten-Kota untuk menganggarkan biaya Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Iindonesia Sehat (JKN-KIS) agar tidak ada lagi penunggakan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, akan melakukan pengawasan kepada kabupaten / kota terkait hal ini.

Dalam rapat koordinasi teknis pembiayaan bersama program JKN-KIS dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Metro dan Lampung Utara, selasa pagi (2/10).

Heri Suliyanto Asisten I  Bidang Pemerintahan dan Kesra Lampung menjelaskan, Agar tak terjadi tunggakan, pemerintah kabupaten-kota diwajibkan untuk menganggarkan pembiayaan JKN dan KIS.

“Penganggaran dilakukan  agar tidak ada lagi penunggakan diakhir tahun, selama ini pemerintah berdalih tidak adanya anggaran untuk melunai klaim tunggakan BPJS,” kata Heri.

Pemerintah Provinsi Lampung dan BPJS tengah merancang peraturan gubernur dan perjanjian kerjasama terkait program JKN – KIS dan jaminan  kesehatan sakai sambayan.

Provinsi lampung mengajukan 54 ribu jiwa untuk pembiayaan JKN – KIS dengan  menggunakan apbd provinsi di tahun 2019 mendatang. Artinya secara keseluruhan, Lampung harus menyiapkan anggaran sebesar Rp14,99 miliar.

Dengan persiapan dan penyiapan anggaran APBD diharapkan tidak adanya lagi penunggakan.(lih/san)

berita menarik lainnya

UNTUK ANDA

BERITA TERKINI

Anggota TNI AU Tertembak Pistol Sendiri, Danlanud : Kami Mohon Maaf...

Radartvnews.com - Hasil penyelidikan Tim Gabungan POM TNI Angkatan Udara dan Polresta Bandar Lampung atas kasus penembakan anggota TNI AU oleh orang tidak dikenal,...

berita terkait lainnya