Saturday, July 24, 2021

Maksimalkan Penerimaan Pajak, KPK Bantu Pemrov Lampung

Most Read

radartvnews.com- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kanwil DJP Bengkulu Lampung dan bekerjasama dengan KPK RI akan menggarap serta memaksimalkan potensi sektor pajak baru untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung.

19 sumber potensi pajak baru baik dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan maupun kehutanan. Terkait potensi nilai pajak dari sumber-sumber baru tersebut, Pemprov Lampung saat ini mulai melakukan pendataan.

Pj Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengatakan, Pemprov Lampung menggandeng Kanwil DJP Bengkulu Lampung dan bekerjasama dengan KPK akan mengevaluasi data awal tersebut sehingga pada tahap berikutnya sudah bisa dilakukan penarikan pajak terhadap wajib pajak.

“belum bicara tentang angka penerimaan pajak namun masih fokus pada data, namun kemungkinan satuannya bisa diangka milyaran rupiah,” ujar Hamartoni.

Sementara Kakanwil DJP Bengkulu Lampung Erna Sulistyowati mengatakan, pihaknya siap berkomunikasi dengan semua Dinas di lingkungan Pemprov Lampung untuk membantu penyerapan pajak dari sektor-sektor yang ada.

“kita akan membentuk tim khusus guna melakukan koodinasi agar penggalian potensi-potensi pajak tersebut dapat maksimal,” ungkap Erna.

Koordinator Satgas III Korsupgah KPK RI Dian Patria mengatakan pihaknya siap mengawal dan memberikan masukan bagi Pemprov Lampung untuk pengoptimalan pendapatan daerah dari sektor pajak. “siap mengawal dan memberikan masukan bagi Pemprov Lampung untuk pengoptimalan pendapatan daerah,” kata Dian.

Untuk melakukan optimalisasi penerimaan PAD dari sektor pajak baru, Pemprov Lampung bersama DJP Bengkulu Lampung menggelar focus group discussion ( FGD ) di kantor DJP Bengkulu – Lampung, jumat pagi (26/4).(lih/san)

berita menarik lainnya

UNTUK ANDA

BERITA TERKINI

Semangat Berbagi Berkah PLN UID Lampung, Bagikan 600 Paket Daging Kurban

Radartvnews.com - Perayaan Idul Adha 1442 Hijriyah atau tahun ini sangat istimewa karena dilaksanakan di tengah pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau yang...

berita terkait lainnya