Sunday, June 13, 2021

Pilkada Serentak 2020 , KPI Minta Lembaga Penyiaran Berimbang

Most Read

Radartvnews.com- Rapat Koordinasi Pengawasan Penyiaran Pemberitaan dan Iklan Kampanye Pilkada Serentak 2020  di Lembaga Penyiaran dibuka langsung ketua KPI Pusat Agus Suprio dan dimoderatori oleh Ketua KPID Lampung Febrianto. Sebagai pembicara Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin, Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano dan Nuning Rodiyah.

Dalam pemaparannya Aziz Syamsuddin berharap kerjasama yang baik antara pemerintah, KPU, Bawaslu, KPI dan Lembaga Penyiaran dalam mensukseskan pilkada serentak 2020 terutama dalam upaya partisipasi publik dan pencegahan covid 19 dengan penerapan protokol kesehatan.

Sementara Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano Menyampaikan rambu-rambu yang mesti ditaati oleh Lembaga Penyiaran seperti pada pemberitaan liputan kampanye seperti framing dan penggiringan opini, fake news Atau hoax keberimbangan dan proporsionalitas.

Dibidang penyiaran menghindari bloking time, jajak pendapat atau quisioner yang didanai peserta. Dibidang iklan kampanye, berupa penanyangan iklan di luar jadual dan diluar fasilitasi penyelenggara pilkada.

Berita Lainnya  Panahan Lampung Waspadai DIY dan Jatim

Sementara Nuning Rodiyah lebih menekankan agar lembaga penyiaran terhindar dari hoax serta pendanaan penyiaran dari peserta pilkada seperti bloking time atau bloking segment. Sementara terkait terbatasnya waktu publikasi di media penyiaran dan anggaran yang disediakan dirinya akan berkoordinasi dengan DPR, KPU dan Bawaslu.

Tepisah usai Rakor, Ketua KPI Pusat Agung Suprio menyampaikan bila KPI sangat mendukung DPR untuk mengusulkan agar keterlibatan Lembaga Penyiaran dalam sosialisasi pilkada lebih diperluas karena peran Lembaga Penyiaran dalam mensosialisasikan pilkada akan berdampak pada tingkat partisipasi yang tinggi.

Berita Lainnya  Dua Bulan, Pemutihan Pajak Capai Rp 55 Miliar

Sementara penggunaan media sosial dalam pilkada sangat rentan terhadap hoax meski sasarannya adalah partisipasi pemilih milenial. Semestinya lembaga penyelengara pilkada bisa menggunakan media sosial yang dimiliki lembaga penyiaran dalam sosialisasi pilkada yang lebih bisa dipertangung jawabkan.(jf)

 

berita menarik lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

UNTUK ANDA

BERITA TERKINI

Tahun Depan Listrik Masjid di Bandar Lampung Gratis

Radartvnews.com - Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung tengah menyusun Rencanangan Kerja Pembangunan Daerah tahun 2022. RKPD berisikan program...

berita terkait lainnya