Radartvnews.com– Kudeta di tubuh partai Demokrat akhirnya terjadi. Kader-kader yang sebelumnya dipecat membelot dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum.
Diketahui kongres luar biasa (KLB) atau gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat di Sumatera Utara menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Sementara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Lampung sudah mengultimatum sanksi pemecatan kepada kader Demokrat Lampung yang ikut serta dalam kongres luar biasa.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 15 kabupaten kota di Lampung yang ikut dalam KLB sehingga dirinya mengklaim Lampung masih solid untuk AHY.
Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung Julian Manaf mengatakan terdapat dua kader aktif demokrat lampung dan mantan-mantan pengurus dan orang yang tidak memiliki suara sesuai AD ART ikut dalam kongres luar biasa,
Mereka bukan Ketua DPC melainkan hanya pengurus dan tidak memiliki hak suara. Kader yang dimaksud adalah diantaranya mantan Ketua DPC Lampung Tengah Syamsir Firdaus, mantan Ketua DPC Bandarlampung Gafriyanto dan Sundari mantan Ketua DPC Lampung Barat.
Berbeda dengan Julian Manaf, Koordinator Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Demokrat Lampung Deni Ribowo memastikan tidak ada kader yang ikut kongres luar biasa hari ini seluruh pemilih suara sah di Provinsi Lampung hari ini berada di wilayahnya masing masing.
“Demokrasi di negeri harus di junjung tinggi dengan menyelamatkan partai Demokrat sama dengan menyelamatkan demokrasi jangan sampai seperti dahulu dimana partai di pecah belah karna tak adanya demokrasi,maka penengak hukum harus menindak tegas gelaran KLB hari ini,” jelas Deni Ribowo.
Dibagian lain Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan dirinya tetap sebagai ketua umum dpp partai demokrat yang sah.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini memberikan keterangan kepada pers di kantor DPP Partai Demokratm, Jakarta, Jumat (5/3).
Ia mengatakan, terkait adanya kongres luar biasa partai Demokrat di The Hill Hotel And Resort Sibolangit, Deli Sedang, Sumatera Utara pada hari yang sama AHY menyebut agenda itu adalah ilegal.(sah/rmd/san)
