Kejati Jabar Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Proyek Gedung UPI, Kerugian Negara Capai Rp 25,98 Miliar

Kejati Jawa Barat Menetapkan Pelaku Korupsi Gedung UPI yang Merugikan Negara Milyaran-foto : by Google-radartv.disway.id

RADARTVNEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan gedung Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung. Kasus ini ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 25,98 miliar.

Kedua tersangka yang ditetapkan adalah BK (Budi Kudwadi), oknum dosen Fakultas Pendidikan Teknik Industri (FPTI) UPI yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta DWR, Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta selaku pihak kontraktor pelaksana.

Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama sekitar enam jam, penyidik Kejati Jabar langsung menahan BK di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I A Bandung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026. Sementara itu, DWR telah lebih dahulu diperiksa oleh tim penyidik pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah, mengingat yang bersangkutan tengah menjalani masa hukuman dalam perkara lain di Lapas Kelas IIB Timika.

Proyek Mangkrak Namun Dibayar Penuh

Kasus ini bermula dari proyek pembangunan gedung pertemuan dan pameran UPI yang didanai melalui pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) lewat alokasi APBN. Berdasarkan kontrak awal tertanggal 3 Juni 2024, nilai proyek tersebut sebesar Rp 47,16 miliar dengan masa pengerjaan 210 hari. Melalui adendum pekerjaan tambah kurang, nilai kontrak meningkat menjadi Rp 52,48 miliar dengan perpanjangan waktu hingga 20 Januari 2025.

BACA JUGA:MA Batalkan Vonis Bebas Isak Sattu, Eks Perwira TNI Dihukum 5 Tahun Penjara

Dalam proses penyidikan, ditemukan dua penyimpangan utama yang memicu kerugian negara :

– Penggunaan Jaminan Bank Palsu : Pihak kontraktor diduga melampirkan dokumen jaminan bank fiktif mulai dari jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran 100 persen, hingga jaminan retensi. Tersangka BK selaku PPK diduga lalai karena tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi keabsahan dokumen tersebut ke pihak bank sebelum menandatangani kontrak.

– Pencairan Dana 100 Persen: Meskipun progres fisik pembangunan gedung di lapangan baru mencapai 75,34 persen (menyisakan kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen), pembayaran kepada pihak kontraktor justru telah dicairkan seluruhnya atau 100 persen dari nilai kontrak.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tertanggal 26 Mei 2026, perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 25.982.542.357,20.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim penyidik Kejati Jabar menegaskan masih terus mendalami perkara ini untuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

BACA JUGA:Di Antara PHK dan Harapan : Cerita di Balik Job Fair Bandar Lampung dan Pekerja Korban PHK di Lampung 2026

Sumber:

radartvnews.com