Scroll untuk membaca artikel
Peristiwa

Proyek UPI Dibayar 100 Persen Meski Baru Rampung 75 Persen, Negara Rugi Rp25,9 Miliar

×

Proyek UPI Dibayar 100 Persen Meski Baru Rampung 75 Persen, Negara Rugi Rp25,9 Miliar

Share this article


Proyek UPI Dibayar 100 Persen Meski Baru Rampung 75 Persen, Negara Rugi Rp25,9 Miliar




dugaan korupsi proyek pembangunan UPI Bandung–Jabar News

RADARTVNEWS.COM – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan fasilitas Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Proyek yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri tersebut diduga merugikan keuangan negara hingga Rp25,98 miliar.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni BK selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dan DWR selaku kontraktor pelaksana dari PT Arkindo Cabang Jakarta.

Baca Juga :  Minum Air Putih Secara Teratur Jadi Kunci Gaya Hidup Sehat, Anak Muda Diingatkan Jaga Kebutuhan Cairan Tubuh

Kejati Jawa Barat juga telah menahan BK. Sementara itu, DWR saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tembilahan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain.

Kasus tersebut berawal dari proyek pembangunan CWP-03 UPI pada 2024 dengan nilai kontrak awal sebesar Rp47,16 miliar. Proyek yang bersumber dari pinjaman Asian Development Bank (ADB) itu memiliki masa pengerjaan 210 hari kalender.

Dalam pelaksanaannya, kontrak mengalami perubahan melalui adendum pekerjaan tambah kurang. Nilainya meningkat menjadi Rp52,48 miliar dengan masa pengerjaan diperpanjang hingga 20 Januari 2025.

Namun, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan selama proyek berlangsung. DWR diduga menggunakan dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu dengan mengatasnamakan sejumlah bank.

Baca Juga :  Bandara Narita Jepang Bakal Satukan Tiga Terminal, Penumpang Tak Perlu Repot Berpindah

Dokumen tersebut mencakup jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran, hingga jaminan retensi. Sementara BK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut.

BACA JUGA:Bupati Kupang Yosef Lede Dilaporkan ke Polda NTT atas Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi di Rumah Dinas

Temuan lain berkaitan dengan ketidaksesuaian antara progres pembangunan dan pencairan anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan fisik yang telah terpasang baru mencapai 75,34 persen atau masih menyisakan kekurangan sebesar 24,66 persen.

Baca Juga :  Diterjang Angin Kencang dan Hujan Deras, Sejumlah Rumah Warga di Pinrang dan Sidrap Sulsel Alami Kerusakan

Meski demikian, pembayaran kepada kontraktor diduga telah direalisasikan hingga 100 persen dari nilai kontrak.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp25.982.542.357,20.

Atas dugaan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan ketentuan tindak pidana korupsi. Penyidik masih mengembangkan perkara untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

kumparan.com



Source link