Selasa 17-11-2026,00:29 WIB
Reporter:
Mg – Salsabila Indiana Putri |
Editor:
Jefri Ardi

Mantan Presiden Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Periode 2025–2026, Alvin Sanjaya, S.H., yang menyoroti prosedur penetapan tersangka Direktur BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda. —
BANDAR LAMPUNG, RADARTVNEWS.COM – Penetapan dan penahanan Direktur BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda, Novi Mirzani (NVM), oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang pada 12 November 2026 menuai sorotan dari kalangan mahasiswa hukum.
Presiden Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Periode 2025–2026, Alvin Sanjaya, S.H., mempertanyakan konstruksi hukum dan prosedur yang digunakan penyidik dalam menetapkan Novi Mirzani sebagai tersangka.
Alvin menilai, langkah penegakan hukum dalam perkara tersebut perlu dicermati secara objektif, terutama menyangkut penerapan pasal dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Soroti Penerbitan Sprindik Baru Perintangan Penyidikan
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada 15 November 2026, Alvin mengungkapkan bahwa perkara yang awalnya dilaporkan dan disidik Kejari Tulang Bawang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan SPBU milik BUMD PT Tulang Bawang Jaya Perseroda.
Namun, dalam perkembangannya, Kejari Tulang Bawang disebut menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru pada 9 November 2026. Sprindik tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana perintangan penyidikan yang disangkakan menggunakan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Menurut Alvin, perubahan fokus perkara tersebut perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari aparat penegak hukum. Terlebih, ia menyoroti penerbitan Sprindik baru yang menurutnya tidak didahului tahapan penyelidikan.
Alvin menilai, penetapan tersangka dalam perkara perintangan penyidikan ketika perkara pokok dugaan korupsi masih berjalan berpotensi menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum acara pidana.
Ia mengingatkan agar penerapan pasal obstruction of justice tidak dilakukan secara terburu-buru atau justru menjadi jalan pintas ketika proses pembuktian perkara utama belum sepenuhnya terang.
Menurutnya, setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada kecukupan alat bukti, konstruksi hukum yang jelas, serta pemenuhan seluruh ketentuan hukum acara pidana.
“Penegakan hukum tindak pidana korupsi memang harus didukung penuh demi menyelamatkan keuangan daerah. Namun, ketegasan aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikan kepastian hukum dan hak-hak prosedural pihak yang diperiksa,” demikian sikap Alvin dalam pernyataannya.
Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sebab, setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan proses pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Alvin turut menyinggung bahwa pihak terkait selama ini dinilai kooperatif dalam memenuhi panggilan penyidik. Karena itu, menurutnya, seluruh langkah hukum yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan profesional.
Tiga Tuntutan Mahasiswa Hukum kepada Kejari Tulang Bawang
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:












