Scroll untuk membaca artikel
Hukum dan KriminalNasional

DPR Minta Aparat Usut Dugaan Suap Izin Konsesi Lahan Terkait Karhutla

×

DPR Minta Aparat Usut Dugaan Suap Izin Konsesi Lahan Terkait Karhutla

Share this article


DPR Minta Aparat Usut Dugaan Suap Izin Konsesi Lahan Terkait Karhutla




Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, mendesak aparat usut dugaan suap izin konsesi lahan perusahaan pemicu karhutla.–SINDOSulsel

RADARTVNEWS.COM – Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan suap dalam proses penerbitan izin konsesi lahan perusahaan yang terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Baca Juga :  Indonesia dan 10 Negara ASEAN Resmi Tandatangani Kesepakatan Ekonomi Digital

Dalam keterangannya pada Sabtu (24/10/2026), Sudding menegaskan bahwa penindakan tidak boleh berhenti pada sanksi administratif seperti pembekuan atau pencabutan izin semata. 

Menurutnya, penegak hukum juga wajib memeriksa oknum birokrasi dan pihak terkait yang mendalangi pemberian izin bagi perusahaan yang berulang kali melanggar aturan.

Langkah tegas ini didorong oleh keresahan atas temuan perusahaan nakal yang masih terus mendapatkan izin meski berulang kali memicu kebakaran.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas TPAKD di Jakarta, Kamis (22/10/2026), mengaku terkejut menemukan ada perusahaan yang melakukan pelanggaran hingga 19 kali namun tetap mengantongi izin. 

Baca Juga :  Usut Dugaan Korupsi Revitalisasi Sekolah, Kejati Lampung Geledah Kantor Disdikbud Lampung Tengah

Kepala Negara pun memerintahkan jajarannya agar tidak ragu mencabut izin konsesi korporasi melanggar, bahkan mengusulkan aturan tegas agar perusahaan yang dua kali melanggar aturan langsung dicabut izinnya.

Sebagai bentuk tindakan nyata, Kementerian Kehutanan di bawah pimpinan Menteri Raja Juli Antoni telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan dengan total area konsesi seluas 1,9 juta hektar di berbagai daerah. 

Tindakan tersebut mencakup pembekuan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik enam perusahaan di Kalimantan Tengah beserta kewajiban pemulihan ekosistem. 

Baca Juga :  Di Antara PHK dan Harapan : Cerita di Balik Job Fair Bandar Lampung dan Pekerja Korban PHK di Lampung 2026

Sudding berharap penyidik kini mendalami dokumen perizinan, komunikasi internal, hingga rekam jejak operasional korporasi untuk membongkar potensi tindak pidana suap di balik bencana karhutla tersebut.

BACA JUGA:Karhutla Makin Parah, DPR Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional

 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

kompas.com



Source link