MUI Resmi Haramkan Vape, Pengguna hingga Produsen Jadi Sorotan

MUI menetapkan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026–editor indonesia

RADARTVNEWS.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik atauI vape hukumnya haram. Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan rokok elektrik (REL)/Vape.

Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Dalam ketentuan hukumnya, MUI menyatakan bahwa penggunaan vape diharamkan karena dinilai dapat membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.

Tidak hanya penggunaan, MUI juga menetapkan bahwa penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang hukumnya haram.

Selain itu, kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik juga termasuk dalam ketentuan yang diharamkan.

Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya MUI dalam melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif penggunaan rokok elektrik.

Dalam fatwa yang sama, MUI turut memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk menindaklanjuti ketetapan tersebut.

Salah satunya, Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

MUI juga mendorong pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Kementerian Kesehatan direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.

MUI juga meminta Kementerian Perindustrian mengevaluasi kebijakan perizinan industri vape. Di sisi lain, Kementerian Keuangan didorong meninjau kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat.

Tidak hanya pemerintah, organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga juga diminta meningkatkan edukasi mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik.

Sumber:

mui