WHO Dorong Negara Perketat Aturan Makanan Tinggi Gula dan Pewarna Tambahan

WHO mengusulkan aturan lebih ketat terhadap makanan olahan yang mengandung gula tinggi, pewarna, perasa, dan pemanis tambahan untuk mengurangi risiko penyakit akibat pola makan tidak sehat.–detikhealth

RADARTVNEWS.COM – Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mendorong pemerintah berbagai negara untuk memperketat pengawasan terhadap produk makanan olahan. Usulan tersebut mencakup produk yang mengandung gula tinggi serta bahan tambahan seperti pewarna, perasa, dan pemanis yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik makanan.

WHO tengah menyusun model penilaian pangan atau food profiling yang dapat membantu pemerintah menentukan produk mana yang perlu dibatasi konsumsinya. Model ini tidak hanya mempertimbangkan kandungan nutrisi, seperti gula, garam, dan lemak, tetapi juga bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi.

Melalui pendekatan tersebut, produk makanan tertentu berpotensi mendapatkan pengawasan lebih ketat. Pemerintah dapat mempertimbangkan sejumlah kebijakan, mulai dari pemberian label peringatan pada kemasan, pembatasan pemasaran, hingga penerapan pajak terhadap produk tertentu sesuai kebijakan masing-masing negara.

Usulan ini menjadi perhatian karena pola makan tidak sehat masih menjadi salah satu faktor risiko berbagai penyakit. WHO memperkirakan sekitar 11 juta kematian setiap tahun berkaitan dengan pola makan yang tidak sehat.

Selain itu, kebijakan ini juga berkaitan dengan perdebatan mengenai makanan ultra-proses atau ultra-processed foods (UPF). Produk seperti minuman bersoda dan mi instan menjadi contoh makanan yang sering dikaitkan dengan kategori tersebut karena melalui proses industri dan menggunakan berbagai bahan tambahan.

Meski demikian, rencana WHO turut mendapat tanggapan dari industri makanan dan minuman. International Food and Beverage Alliance (IFBA), organisasi yang mewakili sejumlah perusahaan besar, menilai pendekatan tersebut berpotensi mengalihkan perhatian dari kualitas nutrisi produk.

Pihak industri juga mengkhawatirkan kemungkinan meningkatnya biaya produksi akibat perubahan formulasi makanan, persyaratan label yang lebih ketat, serta penerapan pajak.

Hingga saat ini, panduan tersebut masih berupa rancangan dan terbuka untuk konsultasi publik hingga 27 November 2026. WHO berharap model penilaian ini dapat menjadi acuan bagi negara-negara dalam menyusun kebijakan pangan yang lebih mendukung kesehatan masyarakat.

BACA JUGA:Mandi Malam Tak Sebabkan Paru-Paru Basah, Ini Penyebab Sebenarnya Menurut Dokter

Sumber:

detikhealth