radartvnews.com-Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang melakukan impor beras dan jagung disaat petani panen raya. HKTI pun meminta menteri pertanian, menteri perdagangan serta bulog duduk satu meja membahas impor komoditas dan harus menjelaskan ke masyarakat alasan mengimpor. Penegasan ini dilontarkan wakil ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Irjen Pol Purnawirawan Erwin Tpl Tobing saat melantik Bachtiar Basri sebagai ketua HKTI provinsi lampung Rabu pagi (14/2).
Erwin Tpl Tobing menilai bila kebijakan pemerintah pusat yang melakukan impor beras disaat petani di indonesia sedang panen raya adalah kebijakan yang salah.
Menurutnya pemerintah harus melihat dahulu apa permasalahannya, seperti mengevaluasi sistem tata niaga, ataupun sistem program dipetaninya serta mensurvei dengan data-data yang akurat.
“Impor beras ini justru membuat petani sengsara sehingga seharusnya menteri pertanian, menteri perdagangan serta bulog duduk bersama untuk membahas permasalahan ini” Ujar Erwin.
Lebih jauh Erwin menjelaskan bila kondisi tanah di indonesia untuk petani saat ini luas dan produksi padi pun selalu meningkat, bahkan menteri pertanian beberapa waktu lalu juga menurutnya baru melakukan ekspor beras tetapi sekarang justru melakukan impor beras.
Desak Pemerintah Pro Petani
Irjen Pol (purn) Erwin juga menyayangkan kebijakan pemerintah yang belum usai masalah impor beras tetapi ada wacana akan melakukan impor jagung. Ia berharap pemerintah pusat bisa memikirkan matang-matang kebijakan tersebut dan harus memberikan penjelasan apa yang menjadi alasan untuk mengimpor beras dan jagung kepada masyarakat.
Sementara itu, Bachtiar Basri yang baru saja dilantik menjadi Ketua HKTI provinsi lampung mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat harus dipandang positif meski kondisi beras di indonesia saat ini surplus dan sebenarnya tidak perlu untuk impor.
Dirinya menilai kebijakan impor beras tersebut agar pemerintah memiliki stok cadangan beras yang cukup untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan seperti adanya cuaca buruk maupun lainnya.
“Semestinya pemerintah sudah mengantisipasi dengan menyediakan stok cadangan beras yang cukup, sehingga tidak perlu mengimpor beras” ujar Bachtiar.
Senada dengan Bachtiar, Asisten I bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pemprov Lampung Hery Suliyanto mengatakan impor beras itu dilakukan untuk cadangan, termasuk lampung yang akan mendapatkan impor beras sebanyak 5.500 ton.
Dirinya pun menjamin impor beras tersebut tak akan digunakan oleh pemerintah provinsi lampung jika petani dilampung saat ini sedang panen raya dan akan memanfaatkan beras dari petani saja.
“Kalau stok beras di petani masih ada kita gak usah pakai beras impor, ini kan untuk menguntungkan petani jangan sampai dirugikan” ungkap Hery
Untuk diketahui, pemerintah pusat sendiri mengeluarkan kebijakan impor beras dimana provinsi lampung sendiri mendapat jatah sebesar 5.500 ton yang akan masuk ke pelabuhan panjang dalam waktu dekat ini. Dari informasi yang didapat bulog lampung, kapal pembawa impor beras tersebut saat ini sedang dalam perjalanan dan akan masuk ke lampung dalam waktu dekat.(Lih/JF)
