Surat Pengunduran Diri Gibran Diterima MPR, Apa Langkah Selanjutnya?

Gibran resmi menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR–infoPublik.id

RADARTVNEWS.COM – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dengan didampingi sejumlah petugas pengawalan. Ia kemudian menemui Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya.

Ahmad Muzani membenarkan bahwa kedatangan Gibran bertujuan menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani.

Ia juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto. Gibran turut meminta agar surat tersebut segerai diproses oleh MPR.

Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri. Ia menyebut keputusan tersebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Penyerahan surat ini menjadi perkembangan terbaru setelah sebelumnya Gibran menyampaikan niat untuk mundur kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Saat itu, Gibran mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan diri di tengah polemik mengenai dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan.

BACA JUGA:Resmi Mundur dari Jabatan Wapres, Ini Sederet Fasilitas dan Uang Pensiun yang Bakal Didapat Gibran

Setelah menerima surat tersebut, MPR mulai menyiapkan tahapan untuk menindaklanjuti pengunduran diri Gibran. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut lembaganya akan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan guna menentukan langkah selanjutnya.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari.

Presiden nantinya mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR. Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut akan dilakukan melalui mekanisme ketatanegaraan sesuai aturan yang berlaku.

Sumber:

detik.com