Pengamat Minta MPR Periksa 7 Syarat Cawapres Pengganti Gibran, Ijazah hingga Catatan Hukum Jadi Sorotan

—

RADARTVNEWS.COM – Proses pencarian calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diminta memastikan seluruh persyaratan kandidat diperiksa secara teliti sebelum pemilihan dilakukan.

Permintaan tersebut disampaikan pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga. Ia menilai pemeriksaan persyaratan calon wakil presiden harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun polemik setelah kandidat terpilih.

Jamiluddin menyoroti tujuh persyaratan yang perlu menjadi perhatian Tim Verifikasi MPR. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kelengkapan dokumen pendidikan, batas usia, kewarganegaraan, kondisi kesehatan jasmani dan rohani, serta rekam jejak hukum calon.

Selain itu, persyaratan administratif lain yang diatur dalam perundang-undangan juga perlu dipastikan terpenuhi. Hal ini penting agar setiap kandidat benar-benar memenuhi ketentuan pencalonan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut Jamiluddin, proses verifikasi tidak seharusnya hanya menjadi pemeriksaan dokumen secara formal. Tim perlu memastikan keabsahan setiap persyaratan sehingga tidak ada persoalan yang terlewat dalam tahapan seleksi.

Sorotan terhadap pemeriksaan tersebut juga tidak terlepas dari polemik persyaratan pendidikan yang sebelumnya menjadi perhatian publik dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Karena itu, verifikasi yang cermat dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengisian jabatan wakil presiden.

BACA JUGA:Usai Gibran Mundur, MPR Siapkan Empat Agenda Penting untuk Tentukan Pengganti Wapres

MPR sendiri telah mengambil langkah awal dengan membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa persyaratan calon pengganti Gibran. Pembentukan tim tersebut diputuskan dalam rapat gabungan MPR pada Jumat, 13 November 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Tim Verifikasi beranggotakan 36 orang dan akan dipimpin oleh salah satu pimpinan MPR.

“Tim verifikasi ini tugasnya adalah memverifikasi semua persyaratan calon wakil presiden,” kata Muzani dalam konferensi pers setelah rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selain Tim Verifikasi, MPR juga membentuk Tim Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang. Tim tersebut dipimpin oleh tiga wakil ketua MPR dan bertugas mempersiapkan kebutuhan terkait pengangkatan wakil presiden terpilih.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Dalam Pasal 169 UU Pemilu, sejumlah ketentuan yang perlu dipenuhi calon presiden dan wakil presiden mencakup beberapa aspek penting. Di antaranya:

1. Pendidikan: Minimal tamat SMA atau sederajat dengan bukti kelulusan yang sah.
2. Usia: Memenuhi batas usia minimal 40 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Kewarganegaraan: Merupakan Warga Negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
4. Kesehatan: Mampu secara jasmani dan rohani menjalankan tugas serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
5. Rekam jejak hukum: Tidak pernah mengkhianati negara maupun melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
6. Kekayaan dan utang: Telah melaporkan kekayaan serta tidak memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara.
7. Administrasi lainnya: Memenuhi ketentuan mengenai domisili, perpajakan, status kepailitan, dan persyaratan lain dalam undang-undang.

Sumber: