Kamis 19-11-2026,00:58 WIB
Reporter:
MG – Annisa Nayla Meriza|
Editor:
Jefri Ardi

ESDM tegaskan Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan–kompas.com
RADARTVNEWS.COM – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak termasuk wilayah pertambangan. Pemerintah juga memastikan belum menerbitkan izin kegiatan pertambangan, baik di dalam kawasan taman nasional maupun di perairan sekitarnya. Penegasan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan wilayah pertambangan Provinsi Banten.
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK memang masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Namun, penetapan tersebut tidak otomatis memberikan izin kepada pihak mana pun untuk melakukan aktivitas penambangan. Menurutnya, penetapan wilayah pertambangan merupakan bagian dari perencanaan dan pengelolaan sumber daya mineral nasional. Sementara itu, kegiatan penambangan tetap harus melalui proses perizinan serta memenuhi berbagai persyaratan hukum dan lingkungan. Riwayat penetapan wilayah tersebut bermula pada 2013 ketika Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan wilayah pertambangan, termasuk kawasan perairan laut Banten.
BACA JUGA:Soroti Relokasi Badak Jawa, Menteri HAM Natalius Pigai Curigai Ada Proyek Masuk
Usulan tersebut kemudian kembali diajukan pada 2015 melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK selanjutnya tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan diperbarui melalui keputusan pada 2022. Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 kembali menetapkan wilayah tersebut dengan sejumlah penyesuaian berdasarkan usulan pemerintah daerah.
Dwi Anggia menjelaskan, berdasarkan data geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral sehingga memenuhi kriteria teknis untuk masuk dalam WUP. Meski demikian, setiap rencana penerbitan izin usaha pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan.
ESDM juga menegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah fungsi kawasan konservasi maupun mengurangi perlindungan terhadap Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan penjelasan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa keberadaan wilayah usaha pertambangan di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon tidak dapat disamakan dengan pemberian izin untuk melakukan kegiatan tambang.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
antara news












