Kamis 19-11-2026,15:03 WIB
Reporter:
Mg – Salsabila Indiana Putri |
Editor:
Jefri Ardi

Ilustrasi tumpukan limbah kemasan saset plastik; produk berukuran kecil ini dinilai memberikan beban finansial jangka panjang serta krisis ekologis bagi masyarakat.–
RADARTVNEWS.COM – Di tengah dinamika ekonomi masyarakat berpenghasilan harian, produk berukuran saset kerap menjadi penyelamat kebutuhan rumah tangga. Daripada membeli kemasan botolan atau ukuran besar yang harganya setara dengan anggaran makan harian, membeli produk rentengan atau saset terasa jauh lebih terjangkau bagi cashflow harian.
Namun, di balik kesan praktis dan ramah di kantong tersebut, tersimpan fenomena ekonomi yang luput dari perhatian banyak orang. Jika dihitung secara cermat berdasarkan nilai kuantitas dan harga perbandingan, produk saset justru jatuh jauh lebih mahal dalam jangka panjang.
Sebagai contoh nyata dalam produk kebutuhan rumah tangga, sabun cuci piring kemasan 90 ml umumnya dijual dengan harga sekitar Rp2.000, sementara kemasan besar 1.500 ml dibanderol Rp25.300. Jika dikalkulasikan secara akumulatif untuk mendapatkan volume yang setara, pembelian dalam bentuk saset ternyata bisa memakan biaya lebih mahal hingga selisih Rp8.000.
Fenomena ini oleh para pengamat ekonomi dinamakan sebagai poverty penalty, yakni sebuah kondisi ketika kelompok masyarakat dengan daya beli paling rendah justru harus membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan produk yang sama. Model bisnis saset yang mulai menjamur sejak krisis moneter 1997 ini ibarat solusi jangka pendek bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap, namun menjadi beban finansial tersembunyi secara kumulatif.
Selain persoalan beban ekonomi bagi konsumen kecil, ekspansi produk saset turut memperparah krisis lingkungan global. Tercatat pada 2025, Indonesia menghasilkan sekitar 4,8 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola, dengan sebagian besar didominasi oleh sampah kemasan saset.
Sampah saset memiliki nilai ekonomi yang sangat rendah atau bahkan tidak bisa didaur ulang, sehingga hampir selalu berujung di tempat pembuangan akhir (TPA), dibakar, mencemari lingkungan, hingga pecah, menjadi mikroplastik yang berisiko masuk ke dalam tubuh manusia serta mengganggu kesehatan.
Di tengah stigma yang kerap menyudutkan konsumen kecil sebagai penyumbang utama kerusakan lingkungan, berbagai pihak mengingatkan kembali pada amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa penanganan sampah semestinya menjadi tanggung jawab produsen.
Negara didorong untuk hadir melindungi masyarakat kelas bawah agar tidak mengalami “boncos” ganda: menanggung kerugian finansial akibat harga saset yang lebih mahal sekaligus memikul beban ekologis akibat limbah plastik yang ditinggalkan begitu saja oleh industri.
BACA JUGA:Target 2028, Pramono Ingin Sampah Jakarta Hasilkan Energi dan Pendapatan
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
unggahan instagram@taubatters












