Pembentukan Tim Hukum Baru yang digagas oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mendapat respon negatif dari berbagai pihak, salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Ini di ungkap langsung oleh Watoni Noerdin. Rencana yang diambil oleh Gubernur Lampung di nilai merupakan hal yang sia–sia dan mubazir.
Perekrutan Sepuluh Tim Ahli Baru akan membebani Keuangan Pemerintah, DRPD menilai, harusnya Gubernur Lampung dapat mengoptimalkan Tenaga Ahli Hukum yang sudah ada dan Biro Hukum yang telah terbentuk.
DPRD berharap Pemerintah Provinsi dapat melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan Perekrutan Tim Hukum Baru untuk Gubernur Lampung. Jangan sampai, perekrutan ini berbau unsur politik. (Hen/Wo)
