Scroll untuk membaca artikel
Unik dan ViralVideo Terkini

Viral, Susi Kecewa, Pesawatnya Diusir Paksa dari Hanggar

3
×

Viral, Susi Kecewa, Pesawatnya Diusir Paksa dari Hanggar

Share this article

BANDARLAMPUNG – Cuitan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mendadak viral.

Seperti dilihat radartvnews.com dari akun twitternya, kekecewaan Susi berawal dari sejumlah pesawat Susi Air miliknya di usir paksa dari hanggar oleh puluhan Satpol PP Pemkab Malinau, Kalimantan Utara, Rabu (2/1).

Susi mengaku sudah menyewa hanggar 10 tahun lamanya.

”Seringkali ada kejutan dalam hari-hari kita. Kejutan hari ini, saya dapat video dari anak saya tentang pesawat Susi Air dikeluarkan paksa oleh sekumpulan Satpol PP dari Hanggar Malinau setelah kita sewa selama 10 tahun ini untuk melayani penerbangan di wilayah Kaltara,” cuitnya.

Baca Juga :   Rekrutmen Anggota KPU Lampung Resmi Dibuka

Dia kembali menuliskan suara hatinya menyaksikan video ini.

“Kuasa .. wewenang .. begitu hebatnya .. Apa yang kau lakukan 10 tahun terbang & melayani wilayah Kaltara yang sulit dijangkau, ternyata .. ” tambah Susi.

Dia menilai pengusiran paksa ini membuatnya tak habis pikir.

“Persoalannya, Susi Air sudah mengajukan perpanjangan beberapa kali sejak November tapi akhirnya ditolak. Karena apa ditolak ? Susi mengaku tidak tahu, itu kekuasaan & wewenang Pemda Malinau,” katanya lagi.

Menurut Susi, hal yang aneh karena 10 tahun ini perpanjangan tidak pernah ada masalah. Sudah 10 tahun harus terbang merintis di Kaltara.

Baca Juga :   Eks Mantri BRI Didakwa Korupsi Rp1,2 M TIK

Aksi Satpol PP Pemkab Malinau ini membuatnya teringat insiden 2010 silam. Saya itu, Susi Air di usir dari Nabire karena ajudan bupati tidak bisa terbang.

“Saya teringat kejadian dulu tahun 2010 Susi Air diusir dari Nabire sebab Bupatinya marah ajudannya tidak dapat kursi karena tiketnya memang sudah terjual semua,” kenangnya.

Saat itu, sambung Susi, dia menawarkan flight kedua, namun sang ajudan tidak mau. “Akhirnya ya sudah kami pergi. Kelihatannya bisnis & investasi di daerah masih tergantung pejabat daerah,” keluhnya. (rie)