Diduga warga di wilayah pesisir merupakan lumbung suara dan terdapat semacam perjanjian tidak tertulis. Jika terpilih maka tidak ada penggusuran.
Program ini tidak masuk dalam program Wali Kota Bandarlampung Herman H.N., yang menjabat selama dua periode. Begitu pula. ketiak estafet kepemimpinan beralih kepada sang istri Eva Dwiana.
Rian, salah satu warga setempat mengatakan, pelaksanaan proyek itu pernah dilakukan tahun 2009, ditandai pengurukan bibir pantai sebagai lokasi reklamasi pantai yang pada masa itu masih masuk di Kecamatan Telukbetung Selatan.
“Beberapa perusahaan berganti-ganti, kalau tidak salah sebanyak 4 perusahaan. Tapi setelah itu, ada masalah. Kalau engga salah proyeknya distop, dimarahi Kementerian Kelautan,” jelasnya.
Sementara itu, Aziz (50), warga lainnya dari Desa Kunyit Laut, Bumi Waras juga menyebutnya proyek itu adalah proyek gagal, karena proyek itu dinilai akan merugikan warga sekitar.
“Kalau kita menolak, karena proyek ini bakal merugikan kami, pasti kami digusur kalau jadi,” ujarnya.
Dia mengatakan, pengurukan dan reklamasi pinggir pantai itu berhenti setelah Herman H.N. menjadi Wali Kota Bandarlampung. Yang hingga saat ini tidak ada aktivitas lanjutan.
Dari hasil pantauan Radar Lampung, di bibir pantai reklamasi terlihat kurang lebih terdapat 10 kontainer terbengkalai di atas hasil pengurukan reklamasi bibir pantai itu.
