Selasa 17-11-2026,20:27 WIB
Reporter:
MG-Ahmad Syarif|
Editor:
Jefri Ardi

Aliansi Unila Melawan Menggelar Forum dan Mendesak Pemecatan Terhadap Dosen Pelaku Pemerkosaan-foto : by Google-radartv.disway.id
RADARTVNEWS.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Unila Melawan kembali menggelar aksi unjuk rasa dan forum terbuka di Gedung Serbaguna (GSG) Universitas Lampung (Unila), Selasa (17/11/2026). Aksi ini merupakan bentuk desakan mahasiswa agar pihak rektorat segera memberhentikan secara tidak hormat oknum dosen sekaligus mantan Ketua Program Studi (Kaprodi) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berinisial RF, yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi program magister (S2).
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti lambannya penanganan kasus oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila. Selain itu, mahasiswa mempertanyakan ketidakhadiran RF dalam forum klarifikasi kampus dengan alasan sedang menjalankan ibadah umrah, di tengah proses hukum yang tengah berjalan di Polda Lampung.
Koordinator lapangan aksi menyatakan bahwa sanksi pencopotan jabatan struktural dan penonaktifan sementara dari kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dinilai belum cukup memberikan rasa keadilan bagi korban. Mahasiswa juga menemukan kejanggalan bahwa status akademik terlapor masih tercatat aktif di sistem informasi kampus meski pihak rektorat sebelumnya mengklaim telah menonaktifkannya.
“Kami menuntut transparansi penuh dari rektorat dan evaluasi total terhadap kinerja Satgas PPKPT. Kampus harus menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas akademika, bukan tempat berlindung bagi pelaku kekerasan seksual,” tegas salah satu perwakilan massa aksi di hadapan jajaran pimpinan universitas.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Rektorat Unila menyatakan telah menjatuhkan sanksi administratif awal sesuai rekomendasi Satgas PPKPT dengan mencopot jabatan Kaprodi dan membebastugaskan RF dari aktivitas mengajar maupun membimbing. Namun, terkait pemecatan permanen sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pihak kampus menjelaskan bahwa proses tersebut harus mengikuti mekanisme peraturan disiplin kepegawaian (PP Nomor 94 Tahun 2021) serta menunggu hasil penyidikan resmi dari pihak kepolisian.
Sebelumnya, kasus ini mencuat ke publik pada awal November 2026 setelah korban mengungkap dugaan pelecehan yang dialaminya saat meminta tanda tangan dokumen tesis di ruangan terlapor pada Mei 2026 lalu. Korban yang didampingi LBH Bandar Lampung telah melaporkan peristiwa tersebut ke SPKT Polda Lampung pada 9 November 2026. Saat ini, penyidik Unit PPA Ditreskrimum Polda Lampung tengah memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan kampus serta mengamankan barang bukti berupa pakaian korban dan tangkapan layar percakapan pesan singkat.(*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
radartvnews.com












