Scroll untuk membaca artikel
Peristiwa

Kemenkum Lampung Dorong UMK Punya Legalitas, dari Badan Hukum hingga Akses Perbankan

×

Kemenkum Lampung Dorong UMK Punya Legalitas, dari Badan Hukum hingga Akses Perbankan

Share this article


Kemenkum Lampung Dorong UMK Punya Legalitas, dari Badan Hukum hingga Akses Perbankan




Bukan sekadar izin usaha, sosialisasi perseroan perorangan jadi jalan umk lampung perluas peluang bisnis-Foto : Ardi Joe-

BANDAR LAMPUNG, RADARTVNEWS.COM – Memiliki usaha sendiri bukan sekadar soal bagaimana menghasilkan keuntungan. Di balik aktivitas jual beli, produksi, hingga melayani pelanggan, ada satu hal penting yang kerap menjadi tantangan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yakni legalitas usaha.

Bagi sebagian pelaku UMK, mengurus legalitas badan usaha masih dianggap rumit dan membutuhkan banyak persyaratan. Padahal, legalitas menjadi salah satu fondasi penting agar usaha dapat berkembang, dipercaya mitra bisnis, hingga memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan.

Baca Juga :  Barang Jadul Kembali Populer, Kamera Digital dan Pemutar Musik Lawas Jadi Tren Anak Muda

Kini, melalui skema Perseroan Perorangan, proses mendapatkan status badan hukum bagi pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan dengan lebih sederhana.

Upaya memperluas pemahaman mengenai fasilitas tersebut dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Lampung melalui kegiatan Sosialisasi Perseroan Perorangan Tahun Anggaran 2026 di Aula Kanwil Kemenkum Lampung, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pelaku UMK di Provinsi Lampung agar semakin memahami pentingnya legalitas badan usaha sekaligus memanfaatkan kemudahan layanan yang tersedia.

Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kanwil Kemenkum Lampung, Benny Daryono, yang membuka kegiatan tersebut, mengatakan Perseroan Perorangan merupakan salah satu terobosan untuk menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan usaha.

BACA JUGA:Dorong Data Notaris Akurat dan Mutakhir, Kemenkum Lampung Sosialisasikan SITABARISTA

Baca Juga :  Buka Peluang Kerja Bagi Pemuda Papua, Program Apprentice IPN PT Freeport Indonesia Raih Penghargaan KESDM

“Dengan adanya fasilitas Perseroan Perorangan, pelaku usaha dapat memperoleh status badan hukum melalui proses yang jauh lebih sederhana. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas usaha, memberikan perlindungan hukum, serta membuka peluang pengembangan bisnis yang lebih luas,” kata Benny.

Menurutnya, legalitas tidak seharusnya dipandang hanya sebagai kelengkapan administrasi. Lebih dari itu, legalitas merupakan fondasi agar usaha dapat tumbuh secara profesional, mandiri, dan memiliki daya saing.

Sebab, ketika sebuah usaha memiliki identitas dan status hukum yang jelas, kepercayaan dari konsumen, mitra bisnis, maupun lembaga keuangan juga berpeluang meningkat.

Benny menegaskan, keberhasilan program Perseroan Perorangan tidak cukup hanya diukur dari jumlah badan hukum yang berhasil diterbitkan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana fasilitas tersebut memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha.

Baca Juga :  China Sukses Terbangkan Pesawat Listrik CE-25A, Mampu Angkut 19 Penumpang

Mulai dari meningkatnya kepercayaan mitra, kemudahan menjalin kerja sama, hingga terbukanya akses terhadap pembiayaan untuk mengembangkan bisnis.

Namun, ia mengingatkan bahwa legalitas badan usaha hanyalah salah satu bagian dari proses pengembangan UMK. Pelaku usaha juga perlu memahami aspek lain yang berkaitan dengan keberlangsungan bisnis.

“Pengembangan UMK tidak hanya berhenti di legalitas, tetapi juga membutuhkan dukungan akses perbankan, pemahaman kewajiban perpajakan, hingga penerbitan Nomor Induk Berusaha atau NIB. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas instansi agar pelaku usaha mendapat dukungan yang menyeluruh,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:



Source link