Scroll untuk membaca artikel
Peristiwa

Kapolda Terima Pin Emas, LBH Bandar Lampung Desak Tuntaskan Kasus Mafia Tanah di Lampung Timur

×

Kapolda Terima Pin Emas, LBH Bandar Lampung Desak Tuntaskan Kasus Mafia Tanah di Lampung Timur

Share this article


Kapolda Terima Pin Emas, LBH Bandar Lampung Desak Tuntaskan Kasus Mafia Tanah di Lampung Timur




Tim advokasi YLBHI-LBH Bandar Lampung bersama perwakilan warga terdampak kasus dugaan mafia tanah Kabupaten Lampung Timur saat memberikan keterangan di depan gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Lampung.–

RADARTVNEWS.COM – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI–LBH) Bandar Lampung mendesak Polda Lampung segera menuntaskan kasus dugaan mafia tanah yang terjadi di Desa Sripendowo dan delapan desa lainnya di Kabupaten Lampung Timur. Desakan ini disampaikan menyusul pemberian penghargaan Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Kapolda Lampung serta Satgas Anti mafia tanah Polda Lampung.

Baca Juga :  Dari Kampung Menjemput Kesempatan, M. Hakiki Maju sebagai Calon Ketum PB HMI 2027-2029

LBH menilai penghargaan Pin Emas tersebut menjadi ujian pembuktian nyata bagi jajaran kepolisian. Penghargaan itu dinilai baru akan bermakna apabila kasus mafia tanah yang telah bergulir lebih dari dua tahun dan berdampak pada lebih dari 2.000 warga tersebut segera naik ke tahap penyidikan hingga penetapan tersangka.

Perkara sengketa lahan ini diketahui telah diadukan oleh warga sejak Mei 2024 dan berlanjut ke Laporan Polisi pada 1 Oktober 2026 lalu. Keresahan masyarakat kian memuncak setelah munculnya ancaman pelelangan lahan garapan mereka oleh pihak bank BUMN.

Baca Juga :  Siswa SMP Islam Az Zahra Bandar Lampung Pecahkan Rekornas dan Borong 7 Medali di IOAC 2026

Lahan warga tersebut terancam dilelang karena Sertifikat Hak Milik (SHM) yang bermasalah diduga dijadikan sebagai agunan kredit di bank, padahal sertifikat tersebut sebelumnya telah dibekukan oleh pihak BPN Lampung Timur.

Selain menduga adanya pelanggaran administrasi pertanahan serta pengabaian prinsip kehati-hatian perbankan, LBH Bandar Lampung turut menyoroti potensi tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat tersebut. Pasalnya, sebagian SHM yang bermasalah diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dibiayai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Divisi Advokasi YLBHI-LBH Bandar Lampung, M. Arif Ridho Tawakal, menegaskan bahwa keseriusan aparat dalam menyelesaikan konflik agraria ini menjadi cerminan langsung atas kelayakan penghargaan yang diterima.

Baca Juga :  Sambut Nataru 2026/2027, Pemerintah Beri Diskon Tarif Penyeberangan Merak–Bakauheni

“Penanganan perkara ini menjadi salah satu tolok ukur kelayakan Polda Lampung dalam menerima penghargaan pemberantasan mafia tanah,” tegas M. Arif Ridho Tawakal.

Penuntasan kasus ini mendesak untuk segera dilakukan demi melindungi ruang hidup, mempertahankan lahan garapan, serta menjamin kepastian hukum bagi ribuan petani terdampak di Kabupaten Lampung Timur.

BACA JUGA:LBH Bandar Lampung Soroti Partisipasi Publik dalam Pembahasan UU Reforma Agraria

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

instagram @lampunggehnews



Source link