Scroll untuk membaca artikel
Nasional

Rp300 Miliar Utang, Rp51 Miliar Potensi Fee, Ada Apa di Balik Strategi Ratu Lala untuk 2029?

×

Rp300 Miliar Utang, Rp51 Miliar Potensi Fee, Ada Apa di Balik Strategi Ratu Lala untuk 2029?

Share this article


Rp300 Miliar Utang, Rp51 Miliar Potensi Fee, Ada Apa di Balik Strategi Ratu Lala untuk 2029?




ilustrasi-Foto : Kolase Syamsudin-

Oleh: Syamsudin

Meski masih tiga tahun lagi menjelang kontestasi perebutan kursi kekuasaan pada 2029, suhu politik tampaknya sudah mulai menghangat. 

Hitung mundur menuju pergantian kepemimpinan masih menyisakan sekitar 1.095 hari atau 165 minggu. Namun, bagi sebagian kalangan, waktu tersebut seolah berjalan begitu cepat.

Di tengah belum dimulainya genderang perang politik secara terbuka, muncul berbagai pertanyaan mengenai manuver sang petahana. Apakah ini sekadar strategi pembangunan, atau ada kepentingan politik yang lebih jauh di baliknya?

Baca Juga :  CORTIS Segera Rilis Photobook 'SMELLING LIKE A TEEN', Rekam Perjalanan 5 Member dalam 568 Halaman

Sebut saja Sang Ratu Lala, penguasa dari Negeri Konoha. Sosok yang oleh penulis secara satiris dijuluki sebagai “Ratu Maling” itu kini menjadi sorotan melalui kebijakan utang daerah yang disebut-sebut mencapai Rp300 miliar.

Angka yang tidak kecil. Sebuah keputusan yang tentu membutuhkan pertimbangan matang, transparansi, serta tanggung jawab besar karena pada akhirnya masyarakatlah yang ikut menanggung konsekuensinya.

Namun, pertanyaan yang lebih menarik justru muncul ketika kita mencoba menghitung potensi perputaran uang dari dana sebesar itu.

Baca Juga :  Badan Geologi Petakan 94 Titik Perubahan Garis Pantai di Pantura Jawa

Rp300 Miliar dan Ilustrasi Angka 17 Persen

Mari kita berandai-andai.

Jika dana Rp300 miliar diibaratkan sebagai modal untuk membeli dan menjual kue, kemudian dari setiap transaksi terdapat keuntungan atau fee sebesar 17 persen, maka angka yang muncul mencapai Rp51 miliar.

Sebuah angka fantastis.

Pertanyaannya, apakah seluruh kue itu akan terjual?

Tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, bagaimana jika kue yang dimaksud bukan sekadar dagangan biasa, melainkan paket proyek infrastruktur, pembangunan gedung, serta berbagai kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah?

Baca Juga :  Pemerintah Tunda Translokasi Badak Jawa, Utamakan Kajian Ilmiah

Di sinilah ilustrasi tersebut menjadi menarik untuk dicermati.

Proyek-proyek pembangunan memang melibatkan perputaran anggaran dalam jumlah besar. Karena itu, transparansi proses pengadaan, kewajaran harga, serta pengawasan pelaksanaan proyek menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:



Source link