Radartvnews.com — Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kinerja, Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Provinsi Lampung mengadakan pembinaan kepada satuan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (ULPBJ), yang diselenggarakan di Gedung Pusiban, Jumat (8/12/2017). Acara pembinaan dibuka Asisten III Bidang Administrasi Umum
Hamartoni Ahadis dan menghadirkan dua narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP-RI). Dalam sambutannya,
Hamartoni Ahadis mengatakan bahwa di tingkat Provinsi secara Kelembagaan, status Unit Layanan Pengadaan (ULP) berada pada level Badan dengan nomenklatur Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ).
“Pembentukan Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Pemerintah Provinsi Lampung dipandang sebagai kebutuhan, mengingat beban kerja dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang melayani 50 (Organisasi Perangkat Daerah) OPD Pemerintah Provinsi Lampung,” kata Hamartoni.
Hamartoni berharap dengan dihadirkannya narasumber dari LKPP-RI dapat diperoleh wawasan dan pengetahuan bagi ULP secara maksimal. Sehingga pada saat awal pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 implementasi yang berkaitan Pengadaan Barang dan Jasa daapt menghasilkan output yang tepat.
Dua narasumber yang langsung didatangkan dari LKPP-RI tersebut Iwan Herniwan (sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana) dan Nuraini Darmastuti (Kepala Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi).
Dalam pemaparannya, Iwan Herniwan mengatakan bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa. “Oleh karena itu Provinsi Lampung harus menerapkan karakter kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) sebagai Center Of Excellent PBJP, kita biasa menyebutnya dengan Se-koper, yaitu Strategis, Kolaboratif, Orientasi kerja, Proaktif dan Perbaikan berkelanjutan,” ungkap Iwan.
Sementara Nuraini menjelaskan secara mendalam terkait dengan Kematangan organisasi UKPBJ kabupaten/kota di provinsi Lampung. Selama ini, LKPP menggunakan metode Capability Maturity Model (CMM). “Setiap langkah dilakukan secara berjenjang. Artinya setiap tingkat/level dapat dicapai, level-level tersebut yang pertama initial, respectable, defined, managed, dan optimized. Dan kita berharap bersama-sama bahwa seluruh dapat mencapai output yang maksimal,” beber Nuraini. (Rls/Jf)
