Scroll untuk membaca artikel
Pemprov Lampung

Ditargetkan Jajaran Pemprov dan Kabupaten/Kota Memiliki Performance Based Bureaucracy (Birokrasi Berbasis Kinerja)

3
×

Ditargetkan Jajaran Pemprov dan Kabupaten/Kota Memiliki Performance Based Bureaucracy (Birokrasi Berbasis Kinerja)

Share this article
Ditargetkan Jajaran Pemprov dan Kabupaten/Kota Memiliki Performance Based Bureaucracy (Birokrasi Berbasis Kinerja)
Ditargetkan Jajaran Pemprov dan Kabupaten/Kota Memiliki Performance Based Bureaucracy (Birokrasi Berbasis Kinerja)

radartvnews.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menargetkan di tahun 2019 setiap jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Performance Based Bureaucracy (Birokrasi Berbasis Kinerja). Untuk itu jajaran Pemerintah Provinsi Lampung terus menggenjot peningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan menggelar acara bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja dan desk evaluasi Laporan Kinerja (LKJ).

Dalam paparan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Kebijakan RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kemenpan RB Nadimah menyampaikan ditahun 2019, Menpan RB menargetkan setiap jajaran pemerintah baik di pusat maupun di daerah mampu memiliki performance Based Bureaucracy (Birokrasi Berbasis Kinerja).

Hal tersebut dapat dicapai dengan memfokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes, menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik serta setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja organisasinya serta efektif, efisiensi dan ekonomis.

“Untuk itu, jajaran pemerintah perlu untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik untuk peningkatan Efektivitas dan Efisiensi penggunaan anggaran” Ujarnya.

Menurutnya menerapkan SAKIP di area Akuntabilitas, akan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Selain itu akan berpengaruh terhadap area lain seperti pelayanan publik,  mental aparatur,  organisasi,  tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur  dan pengawasan.

“Perbaikan tidak akan terwujud apabila tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran dibawahnya. Sehingga kedepan kegiatan serupa dapat diselenggarkan secara mandiri oleh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kemenpan RB yang akan mensupportny” Jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Asisten Bidang Administrasi Umum Hamartoni Ahadis berharap kegiatan ini dapat meningkatkan laporan kinerja jajaran Pemerintah Provinsi Lampung kedepan serta mampu membuat LKJ yang lebih transparan dan akuntabel.  “Tentunya Peningkatan kinerja ini juga harus didukung oleh peningkatan kinerja jajaran Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung,” tambahnya

Hamartoni juga berharap Menpan RB terus mensupport jajaran Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan pembuatan laporan dengan baik. Sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya. (Rls)