radartvnews.com – Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ( JTTS ) menjadi prioritas utama bagi pemerintah Provinsi Lampung. Namun, dalam proses pembangunan JTTS ini masih banyak terdapat permasalahan yang terjadi, salah satunya yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan.
Banyak pihak yang tidak setuju dengan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh tim appraisal JTTS, termasuk beberapa perusahaan yang ada di Provinsi Lampung yang terkena imbas pembebasan lahan JTTS. Beberapa waktu lalu, kantor staf presiden KSP ikut membantu memediasi antara pemerintah Provinsi Lampung dengan perusahaan yang tidak setuju dengan ganti rugi yang telah ditetapkan.
Permasalahan yang terjadi pada umumnya yakni karena sebagian besar pemilik dan pengambil keputusan berada di Jakarta. Pemerintah pusat sendiri mentargetkan permasalahan ini bisa selesai pada akhir Juli. Menanggapi hal ini, pemerintah Provinsi Lampung melalui sekretaris daerah Provinsi Lampung, Sutono meminta kepada perusahaan yang terkena pembebasan lahan untuk dapat mendukung percepatan pembangunan JTTS. (Jef/Lih)
