radartvnews.com – Tujuh sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri baru dan satu sekolah swasta dibangun di Provinsi Lampung pada 2017. Penambahan sekolah baru itu sebagai upaya Pemerintah Provnsi Lampung memeratakan pendidikan di kabupaten.
Menurut Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, secara persentase 62 SMA dan 61 SMK negeri dan swasta di Lampung cukup untuk menampung siswa. Namun kebanyakan lokasinya berada di perkotaan. “Pemprov ingin ada pemerataan akses pendidikan terutama di kabupaten, agar angka putus sekolah terus ditekan dan angka partisipasi sekolah terus meningkat,” kata Gubernur Ridho Ficardo, di Bandar Lampung.
Ketujuh sekolah negeri itu dua di Kabupaten Lampung Utara, dan masing-masing satu di Way Kanan, Lampung Tengah, Tulangbawang Barat, dan Lampung Selatan. Sedangkan satu sekolah swasta di Lampung Utara dibangun atas rekomendasi Pemprov Lampung ke pemerintah pusat.
Dari hasil pendataan, kata Gubernur, ada enam kabuapten yang kualitas pendidikannya jomplang dengan daerah lain yakni Pesisir Barat, Lampung Barat, Way Kanan, Tulangbawang Barat, Tulangbawang, dan Mesuji. “Enam kabupaten ini menjadi fokus Pemprov Lampung agar mengejar ketertinggalan pendidikannya dengan daerah lain,” kata Gubernur.
Penambahan sekolah baru ini juga dilengkapi dengan meubeler kelas, laboratorium, perpustakaan, kantor kepala sekolah, ruang guru, dan sarana olah raga. Pembangunan dengan sistem swakelola ini ditargetkan selesai di akhir 2017, sehingga pada tahun ajaran 2018/2019 dapat menerima siswa baru.
Selain menambah SMA/SMK baru, Pemprov Lampung juga menambah gedung kelas baru di SMK Negeri 9 Bandar Lampung. Ruang kelas baru juga dibangun di SMA Negeri Pasir Sakti, Lampung Timur sebanyak tiga lokal, dan SMA Terpadu Pondok Pesantren Al Kodir, Batutegi, Tanggamus sebanyak tiga ruangan.
Seiring peralihan kewenangan SMA dan SMK ke Pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Ridho juga mengambil kebijakan memperbaiki meja dan kursi belajar para siswa yang dinilain tidak layak lagi. “Pemprov ingin semua meja kursi siswa SMA standar dan layak pakai. Banyak yang tak layak lagi dipakai belajar, maka tahun ini dianggarkan Rp15 miliar untuk seluruh kabupaten dan kota,” kata Gubernur.
Target meningkatkan mutu lulusan siswa SMA dan SMK juga dibarengi dengan penambahan alat pendidikan dan edukasi, yang pada 2017 dianggarkan Rp12 miliar. “Pemprov ingin meminimalisir disparitas pendidikan dengan menaikkan kualitas lulusan. Semua ini sebagai bentuk pelaksanaan UU Pendidikan dan investasi pemerintah daerah kepada masyarakat,” kata Gubernur Ridho. (Rls)