Sunday, March 7, 2021

Banyak Celah Eva-Deddy Menang di MA

Most Read

Dua Kader Lampung Ikut KLB, Moeldoko Ketum Demokrat

Radartvnews.com- Kudeta di tubuh partai Demokrat akhirnya terjadi. Kader-kader yang sebelumnya dipecat membelot dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)...

Babi Hutan Kembali, Petani Lampung Timur Terus Merugi

Radartvnews.com- Segala upaya terus dilakukan oleh petani jagung di Kecamatan Way Bungur, Lampung Timur. Salah satunya, ronda malam. Untuk...

52 Bandit Terjaring Operasi Cempaka Krakatau di Lampung Utara

Radartvnews.com- 52 pelaku kejahatan berhasil ditangkap jajaran Polres Lampung Utara dalam Operasi Cempaka Krakatau 2021. selain itu, 50 kasus...

Rekan Ditangkap, Pelaku Curanmor Serahkan Diri

Radartvnews.com- Viral di media sosial, dua pelaku pencurian sepeda motor (Curanmor) yaitu Agus (19) dan M Ferdian (18) akhirnya...

Istri Mendiang Syekh Ali Jaber Minta Terdakwa Dibebaskan

https://www.youtube.com/watch?v=INqcXPoXhU8 Radartvnews.com- Sidang penusukan Syekh Ali Jaber dengan terdakwa Alpin Andrian kembali digelar dengan agenda nota pembelaan atau pledoy. Pada sidang...

Kesaksian Wagub Nunik, Bantah Terima Rp 1 M, Akui Rp 150 Juta

https://www.youtube.com/watch?v=cO3jEZSY-L8 Radartvnews.com- Sidang perkara fee proyek Lampung Tengah dengan terdakwa eks Bupati Lampung Tengah Mustofa kembali digelar Kamis (4/3). Sejumlah...

Radartvnews.com– Berkas gugatan keberatan atas putusan KPU Kota Bandarlampung yang mendiskualifikasi Paslon Nomor 3 Pilwakot Bandarlampung Eva Dwiana-Deddy Amarullah tengah diperiksa oleh Mahkamah Agung (MA).

Secara regulasi, gugatan keberatan Eva-Deddy berpeluang besar dikabulkan MA. Pendapat tersebut diungkapkan mantan Komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih kepada awak media, Selasa (19/1).

Secara regulasi, gugatan keberatan Eva-Deddy berpeluang besar dikabulkan MA. Pendapat tersebut diungkapkan mantan Komisioner KPU Lampung, Handi Mulyaningsih kepada awak media, Selasa (19/1).

Beberapa hal yang mendasari pendapatnya. Diantaranya, putusan Bawaslu Lampung dalam sidang pelanggaran administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif bukan berdasarkan prinsip tertib hukum. Dalam Pasal 9 UU Nomor 10 Tahun 2016 dijelaskan, tugas, wewenang dan kewajiban ada tahapan persiapan dan penyelenggaraan. Intinya, tahapan pilkada disusun urut, pelaksanaannya juga tidak boleh secara acak.

“Tahapan itu dilakukan urut bukan lompat-lompat. Kenapa harus tertib karena kaitannya dengan kepastian hukum. Setelah ditetapkan sudah, ini tidak bisa ditarik-tarik. Kecuali ada kejadian khusus meninggal dunia misalnya,” ujar Handi Mulyaningsih.

Wanita yang berprofesi sebagai akademisi ini menamabahkan, aneh jika tahapan yang harus tertib kemudian Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan produk perintah pendiskualifikasian paslon lantaran dilakukan setelah pemungutan suara dilakukan.

Terlebih, Bawaslu Kota Bandarlampung juga tidak menetapkan kecacatan penetapan calon. Sehingga, dianggap tidak ada problem pencalonan dalam kampanye. “Tapi tiba tiba ada dalam sidang TSM,” kata dia.

Pengawasan Bawaslu merujuk pada pasal 30 ayat 1 UU nomor 1 tahun 2015. Dimana pengawasan juga dilakukan harus sesuai dengan tahapan. “Tidak bisa melakukan pengawasan yang sebelumnya sudah diawasi. Yang berlaku itu ya sudah. Sudah ketok palu, tidak ada masalah. Mestinya jika ada problem TSM seharusnya ada temuan di Bawaslu Kota. Karena ini yang dilaporkan sebelum hari pencoblosan. Temuan klarifikasi persidangan kemudian diputuskan terbukti atau tidak terbukti. Tidak ada temuan tapi tiba tiba TSM,” jelasnya.

Berita Lainnya  Istri Mendiang Syekh Ali Jaber Minta Terdakwa Dibebaskan

Dia juga mengatakan ada kekeliruan penafsiran Pasal 71 Ayat 3 Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur bupati wali kota. Di mana dalam sidang TSM yang ditekankan keterkaitan petahana.

“Dalam pasal itu disebutkan, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan calon terpilih, tapi dia (Herman HN,red) bukan petahana,“ ungkapnya.

Berita Lainnya  Pekan Depan Vaksinasi Tahap 2 di Bandar Lampung Selesai

Karenanya, dalam perkara MA ini dia menilai Eva-Deddy punya peluang besar untuk memenangkankan gugatan keberatanya atas putusan KPU. “Kalau KPU memang secara aturan harus mengikuti. Tapi, KPU juga sudah melakukan tahapan. Saya kira celah hukum paslon 3 banyak kok. Dan tentunya kenyataan di lapangan bisa menjadi pertimbangan MA untuk memutuskan perkaranya,” kata dia.

Selain itu, diskualifikasi yang dijatuhkan ke pasangan calon nomor urut 3 akan berdampak pada pertanggung jawaban anggaran pilkada di setiap tahapan yang telah terpakai dan dilalui. Misalnya, untuk pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK), iklan sosialisasi, anggaran pisikotes yang semuanya telah di lalui oleh pasangan calon dan bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung.(rmd/san)

berita menarik lainnya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

BERITA TERKINI

Dua Kader Lampung Ikut KLB, Moeldoko Ketum Demokrat

Radartvnews.com- Kudeta di tubuh partai Demokrat akhirnya terjadi. Kader-kader yang sebelumnya dipecat membelot dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum. Diketahui kongres luar...

berita terkait lainnya