BANDARLAMPUNG- Kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu ikut mengerek beberapa harga komoditi lainya, hal ini menyebabkan bayang – bayang inflasi besar menerpa Indonesia. Pemerintah pusat hingga kini hanya bisa memberikan bantuan sosial yang jumlahnya tidak sebanding dengan kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok. Bantuan sosial tersebut juga diambil dari subsidi BBM yang dialihkan menjadi bansos.
Hal ini memicu reaksi masyarakat khususnya mahasiswa di berbagai daerah yang menggelar aksi demo besar – besaran dipusatkan di kantor pemerintah daerah dan gedung rakyat yakni Gedung DPRD. Di Lampung hari ini ribuan mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Provinsi Lampung untuk meminta pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak.
Aksi ini sudah yang kesekian kalinya di gelar , namun hingga kini pemerintah pusat belum juga bergeming. Menanggapi fenomena demo yang di lakukan mahasiswa, anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Gerindra. Mikdar Ilyas angkat bicara. Dirinya bukan tidak mendukung terkait kenaikan harga bahan baka minyak yang diputuskan oleh pemerintah pusat.
“Kenaikan harga bahan bakar minyak memang harus di lakukan agar roda pemerintahan negara ini terus berjalan. Selain itu, dengan menaikan harga BBM negara tidak harus menambah hutang luar Negeri”. Ujarnya.
Namun, seharusnya pemerintah juga memberikan solusi kepada masyarakat yang memang benar – benar merasakan dampak dari kenaikan harga BBM dan beberapa kebutuhan pokok lainya meski bantuan sosial juga telah di salurkan melalui beberapa kementerian.
”Pemberian bansos kepada masyarakat saya nilai kurang tepat di lakukan, karena hanya segelintir masyarakat yang mendapatkan bansos tersebut dan rentan di selewengkan” tambahnya.
Mikdar memiliki pemikiran dan solusi agar masyarakat dapat tertolong meski harga BBM naik. “Seharusnya pemerintah bisa mengajak seluruh pengusaha untuk menaikan upah kerja, memberikan potongan harga atas tagihan listrik mulai dari 1.300 ke bawah dan membatasi HGU yang selama ini digunakan oleh pengusaha besar agar di alihkan ke masyarakat dalam bentuk HGU juga untuk kemudian mengelola lahan berkerjasama dengan perusahaan itu sendiri” timpalnya.
Selain itu, gaji para aparatur sipil negara mulai dari PNS, TNI dan Polri hingga pensiunan harus juga di naikan. Ini untuk menjaga agar roda perekonomian di setiap daerah dapat terus berjalan dan terhindar dari ancaman inflasi. Dengan dialihkan nya penggunan HGU ke masyarakat dapat membantu sektor perekonomian yang kondisi nya saat ini sedang sakit.
Diketahui, saat ini pemerintah pusat dan daerah sedang bersiap menghadapi ancaman inflasi dengan menyiapkan anggaran yang peruntukan sebagai bantuan sosial yang besarnya di sesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah masing – masing. Provinsi Lampung menyiapkan anggaran sebesar Rp. 10 Miliar untuk menghadapi inflasi yang penganggarannya telah di sahkan dalam APBD Perubahan 2022 lalu.(WOK/SAN)
