Dia mencontohkan, jasa pelayanan langsung diberikan kepada dokter spesialis, dokter bedah dan lainnya yang memberikan pelayanan langsung.
Jasa tidak langsung adalah jasa karena kedudukannya seperti manajemen dan dewan direksi.
“Semua diatur Peraturan Gubernur (Pergub) tenteng Remunerasi RSUDAM. Maka, direktur masuk sebagai penerima jasa tidak langsung. Jika dikumulatifkan sebagai pemegang anggaran ya bisa saja sebesar itu,” urainya.
Menurut Lukman, seorang Dirut RSUDAM karena kedudukannya saja secara kumulatif dapat memperoleh pendapatan atau jasa sekitar Rp100 juta per bulan.
“Karena (pendapatan, red) amat tergantung pada klaim rumah sakit terhadap pelayanan. Jadi, bisa tak sampai, atau bahkan melebihi Rp100 juta. Itu juga bisa” bebernya.
Sementara itu, sambung Lukman, hal Ini berbeda dengan honor yang diberikan oleh Pemda kepada OPD-OPD lain yang dikenal dengan tunjangan pekerjaan.
“RSUDAM tidak memakai Tukin. Tapi pakai jasa pelayanan (jasa medis). Jadi ada jasa administrasi untuk manajer,” ngkapnya.
Disinggung apakah seorang Plt dapat memperoleh pendapatan dari remunerasi jasa pelayanan tidak langsung, Lukman Pura memastikan bisa. ” Karena perintah dasar tugas. Jadi ada justifikasi hukum dulu” menyimpulkan.
Penyelesaian, sistem remunerasi pada RSUDAM diatur dalam Pergub Lampung Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pergub Lampung Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Sistem Remunerasi RSUDAM.
Pada Pasal 5 remunerasi kelompok penerima adalah kelompok tenaga medis, reasuransi, administrasi, manajemen dan direktur. (*)
