RADARTVNEWS.COM–Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PSDIH) Fakultas Hukum Universitas Lampung melahirkan Doktor Ilmu Hukum Pertama di Indonesia dalam bidang Birokrasi Desa, Nitaria Angkasa, dengan disertasi yang berjudul Pergeseran Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Disertasi menuangkan novelty, gagasan baru sebagai sumbangsih kepada birokrasi desa yaitu good village gavernance yang terdiri dari elemen good governance, eleman gotong royong, dan elemen inovasi.
Argumentasi Nitaria Angkasa yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada sidang terbuka doktoral di gedung PSDIH Fakultas Hukum Unila, Kamis (27/7/2023).
Sidang dipimpin oleh Rektor Unila yang diwakili Dekan Fakultas Hukum Unila Dr. M.Fakih, SH.,M.S, sebagai ketua penguji dan dihadiri 7 (Tujuh) orang penguji lainnya, yaitu Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum, (Sekretaris Penguji), Dr. H.M. Soeryo Respationo, SH., M.H (Penguji Eksternal), Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum. (Penguji Internal), Dr. Zulkarnain Ridwan, S.H., M.H (Penguji Internal), Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H (Ko-Promotor 2), Dr. Budiyono, S.H.,M.H (Ko-Promotor 1) dan Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H (Promotor).
Turut diundang dalam Sidang Terbuka Doktoral dari berbagai unsur Pemerintah Provinsi Lampung, Bupati dan DPRD Kabupaten/kota se provinsi Lampung dan perwakilan dari Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri.
Dunia Hukum berkaitan dengan birokrasi desa dimudahkan dengan sumbangan pemikiran dari penelitian Nitaria Angkasa dalam mengkaji birokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Hal ini tidak luput dari bimbingan dan arahan Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. sebagai promotor dan Dr. Budiyono, S.H., M.H. sebagai Co promotor 1, dan Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H. sebagai co-Promotor 2 dalam menyelesaikan disertasi.
“Unila cukup berbangga dengan Nitaria Angkasa yang juga Ketua DPD PPKHI Provinsi Lampung, dapat mengembangkan dan mengimplementasikan keilmuannya pada dunia pendidikan dan praktek kehidupan birokarsi desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” Ujar Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H yang akrab disapa Tisnanta itu.