JAKARTA : Dewan Pimpinan Pusat PDIP memastikan serius dan mendukung sikap Relawan Indonesia Bersatu, memidanakan Rocky Gerung.
DPP PDIP menyiapkan bantuan hukum menggugat Rocky Gerung atas pernyataannya yang dianggap menghina Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, Relawan Indonesia Bersatu melarporkan Rocky ke Mabes Polri namun laporan ditolak dan dijadikan sebagai aduan masyarakat.
Lantas Relawan Indonesia Bersatu bergerak ke Polda Metro Jaya. Laporan diterima dengan registrasi nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2023.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik pernyataan Rocky. Pihaknya selama ini sudah sering mendiamkan pernyataan Rocky, namun kian hari pernyataannya semakin sembarangan dan tak mencerminkan intelektualitas.
“PDIP meminta badan bantuan hukum menyiapkan opsi gugatan terhadap Rocky Gerung atas berbagai pernyataannya yang selama ini banyak kami diamkan,” ucap Hasto.
Hasto menyebut Jokowi bukan semata sebagai Presiden RI, namun juga kader partai. Pihaknya bakal berdiri di depan jika ada pihak merendahkan harkat dan martabat presiden.
Pihaknya menilai pernyataan dosen filsafat di hadapan buruh beberapa waktu lalu tidak benar dan berisi adu domba. ”Kami mengutuk keras pernyataan Rokcy karena menggunakan kata-kata di luar kepantasan,” jelasnya.
Frasa dimaksud adalah bahwa presiden sebagai baji*gan tolol adalah puncak kerusakan akhlak, degradasi nalar dan kemandulan akal sehat. ”Bukan sekadar kritik, tapi masuk pada delik penghinaan Presiden hingga kategori ujaran kebencian,” sambungnya.
PDIP mengimbau Rocky segera meminta maaf atas pernyataannya.”Kami protes keras dan minta Rocky Gerung segera meminta maaf,” kata dia.
Istana Presiden Belum Ambil Sikap
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini memastikan belum ada rencana pihak istana untuk menempuh jalur hukum terkait pernyataan Rocky atas Presiden Jokowi.
Menurutnya, Jokowi sudah terbiasa menghadapi hal serupa (dihina) selama menjabat presiden.
Faldo menilai Rocky keliru dalam melihat kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Bahwa IKN dibangun atas kesepakatan bersama pemerintah dan DPR.
“Saya kira di situ Pak Rocky keliru. Itu informasi yang menyesatkan dan bohong. Faktanya, siapa pun presidennya harus jalankan itu, kecuali UU-nya direvisi bersama DPR,” ucapnya.
Sebelumnya, Rocky Gerung memicu polemik dengan pernyataannya saat membahas IKN. Dia menggunakan julukan bajingan tolol dalam pernyataan itu.(*)
