Kamis 19-11-2026,23:57 WIB
Reporter:
MG – Najwa Santi Femida |
Editor:
Jefri Ardi

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026). Selain korupsi, ada enam tindak pidana lain yang hartanya dapat dirampas negara.–Radar Solo
RADARTVNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026).
Rapat dengan agenda tunggal yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, bersama empat wakil pimpinan, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal tersebut dihadiri oleh 361 dari total 573 anggota dewan lintas fraksi yang seluruhnya menyatakan setuju.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 regulasi baru ini, negara berwenang merampas aset pelaku kejahatan baik melalui putusan pidana berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana.
Selain menyasar kasus tindak pidana korupsi, undang-undang yang baru disahkan ini juga memperluas cakupan perampasan aset terhadap enam jenis kejahatan serius lainnya.
Keenam tindak pidana tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme beserta pendanaannya, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata api, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang maupun kasus penggelapan yang memanfaatkan sarana teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
BACA JUGA:Tak Hanya Koruptor, Aset Pelaku Kejahatan Lain Juga Bisa Dirampas Usai DPR Sahkan UU Baru
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
cnn indonesia












