Sabtu 21-11-2026,19:40 WIB
Reporter:
MG – Ahmad Syarif|
Editor:
Jefri Ardi

Polemik Pembebasan Aset dan Lahan di UI Untuk Program Sekolah Rakyat-foto : by Google-radartv.disway.id
RADARTVNEWS.COM – Isu penertiban dan pembebasan lahan di kawasan pendidikan kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tertuju pada dinamika pengelolaan aset tanah yang bersinggungan langsung dengan pemukiman warga di sekitar wilayah Depok, Jawa Barat. Persoalan mengenai batas kepemilikan, proses ganti rugi, hingga dampak sosial bagi masyarakat terdampak menjadi poin krusial yang memicu perdebatan antara pihak pengelola aset negara dan warga lokal.
Permasalahan ini berakar pada klaim status kepemilikan lahan yang telah ditempati warga secara turun-temurun selama puluhan tahun, sementara di sisi lain terdapat sertifikasi aset negara yang diperuntukkan bagi pengembangan fasilitas pendidikan dan riset. Bagi warga yang bermukim di area terdampak, proses penertiban sering kali dinilai berjalan terlalu cepat tanpa disertai skema relokasi atau kompensasi yang sepadan dengan nilai ekonomi serta sosial tempat tinggal mereka.
“Kami tidak menolak pembangunan untuk kepentingan pendidikan, tetapi prosesnya harus manusiawi. Banyak warga di sini sudah menggantungkan hidup dan membuka usaha kecil di sekitar kawasan ini sejak lama,” ujar salah satu perwakilan warga terdampak saat dimintai keterangan terkait rencana penataan ulang kawasan tersebut.
Di sisi lain, pihak pengelola aset menegaskan bahwa penataan dan pengamanan lahan merupakan langkah administratif yang wajib dilakukan guna menjaga aset negara dari alih fungsi ilegal serta mendukung rencana induk (masterplan) pengembangan kawasan pendidikan terpadu. Proses sosialisasi dan pendataan diklaim telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Situasi ini turut memantik perhatian dari kalangan akademisi dan aktivis mahasiswa. Sejumlah elemen mahasiswa mendesak agar penyelesaian sengketa lahan mengedepankan dialog terbuka dan prinsip keadilan agraria. Menurut mereka, institusi pendidikan seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan solusi yang inklusif, bukan justru menciptakan jarak sosial dengan masyarakat di sekitar lingkungan kampus.
BACA JUGA:KPU Kendari Ajak Mahasiswa DKV UMKendari Kembangkan Komunikasi Visual untuk Pendidikan Pemilih
Hingga saat ini, proses mediasi antara perwakilan warga, pihak pengelola lahan, serta pemerintah daerah setempat masih terus diupayakan. Masyarakat berharap adanya titik temu yang mampu menjamin kepastian hukum aset pendidikan sekaligus melindungi hak tempat tinggal dan mata pencaharian warga terdampak.(*)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
radartvnews.com












