Diduga Tak Berizin, Aktivitas Penambangan Batu di Way Ratai Dihentikan Tim Gabungan DLH Lampung

Tim gabungan DLH Provinsi Lampung bersama Dinas ESDM, Polres Pesawaran, dan jajaran kecamatan saat memasang plang penghentian aktivitas penambangan batu ilegal di Desa Bunut Seberang, Way Ratai.–

RADARTVNEWS.COM – Aktivitas penambangan batu ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, resmi dihentikan oleh tim gabungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung bersama instansi terkait pada Jumat (6/11/2026).

Penertiban lapangan dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) sekitar pukul 10.30 WIB oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) DLH Provinsi Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung, serta DLH Kabupaten Pesawaran. Kegiatan penindakan ini turut didampingi jajaran Polres Pesawaran, Camat Way Ratai, kepala desa setempat, hingga Satpol PP Kecamatan Way Ratai.

Mewakili Kepala DLH Provinsi Lampung Riski Sofian, Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Wawan Sah menjelaskan bahwa tim menemukan pengerukan material batu yang beroperasi aktif di lokasi. Petugas mendapati dua unit alat berat excavator serta sejumlah truk pengangkut material yang tengah bekerja.

BACA JUGA:PAMSIMAS Pesawaran Dipantau, Cipta Karya Mulai Siapkan Program Sanitasi 2027

Atas temuan tersebut, PPLH DLH Provinsi Lampung langsung memasang plang penghentian aktivitas penambangan guna mencegah dampak kerusakan lingkungan yang lebih luas. Sementara itu, pihak Polres Pesawaran memasang garis polisi (police line) pada dua unit excavator untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.

Tim gabungan akan segera memanggil dan meminta keterangan dari pemilik lahan, aparatur desa, hingga pihak kecamatan guna menelusuri alur aktivitas tambang serta keterlibatan pihak-pihak terkait. Wawan mengimbau seluruh pelaku usaha di Lampung agar memenuhi kelengkapan izin dan kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) sebelum memulai kegiatan operasi.

DLH Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperketat pengawasan terhadap usaha yang berpotensi merusak lingkungan sesuai Permen LH/BPLH Nomor 6 Tahun 2026. Pelaku usaha yang mengabaikan regulasi perizinan dan lingkungan akan dikenai sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sumber:

instagram @lampunggehnews