Selasa 17-11-2026,21:29 WIB
Reporter:
MG – Yuha Ilaiya Nafiah|
Editor:
Jefri Ardi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. —
RADARTVNEWS.COM — Pemerintah menetapkan batas waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Penetapannya merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, aturan itu mewajibkan gubernur menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Adapun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur di tiap daerah.
Menurut Yassierli, perhitungan upah minimum tahun depan bertumpu pada tiga variabel, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Rumusnya memakai pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” tutur Yassierli.
Agar hitungan lebih akurat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan estimasi KHL dari data konsumsi rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) milik Badan Pusat Statistik (BPS). Komponennya mencakup pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lain, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Estimasi KHL juga disusun hingga level kabupaten/kota lewat klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah. Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikannya bahan pertimbangan sambil mengedepankan dialog sosial dengan para pemangku kepentingan.
BACA JUGA:Buruh Tunda Demo Menyusul Penundaan Pengumuman Upah Minimum 2026
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua ‘stakeholders’,” ujar Yassierli.
Ia berharap kerja sama semua pihak membuat penetapan upah minimum setiap tahun berjalan baik dan “adil bagi semua pihak”.
Berdasarkan jadwal pemerintah, UMP diumumkan paling lambat 21 November 2026, disusul UMSP pada 26 November 2026. Batas akhir penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, sedangkan UMSK paling lambat 30 November 2026, lima hari setelahnya.
Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, sebelumnya mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen. Angka itu disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tiap daerah, dengan acuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.
Iqbal menjelaskan, hitungan KSPI bersama Partai Buruh memakai data BPS periode Oktober 2025 hingga September 2026. Rata-rata inflasi tercatat 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,43 persen. Dengan indeks tertinggi 0,9, kenaikan mencapai 7,8 persen, lalu diturunkan menjadi 7,5 persen secara rata-rata nasional karena ada daerah yang angkanya tinggi dan rendah.
“Aturan tersebut dikatakan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Indeks tertentunya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Dengan demikian kenaikan upah minimum tahun 2027 pun dapat kita hitung sekarang,” katanya, Selasa (13/10/2026).
Iqbal juga menepis kekhawatiran bahwa kenaikan upah memicu PHK massal. Menurut catatan KSPI sepanjang 2025 hingga Juni 2026, pabrik yang paling banyak tutup justru berada di daerah dengan upah minimum rendah.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:












