Kamis 19-11-2026,22:51 WIB
Reporter:
MG – Annisa Nayla Meriza|
Editor:
Jefri Ardi

DPR sahkan UU Perampasan Aset 19 November 2026–
RADARTVNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah memperkuat pemulihan aset hasil kejahatan. Regulasi ini tidak hanya menyasar harta yang berasal dari tindak pidana korupsi, tetapi juga sejumlah tindak pidana lain yang diatur dalam undang-undang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Sebelum pengesahan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Persetujuan forum paripurna kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan rapat.
Pembahasan RUU Perampasan Aset telah berlangsung selama kurang lebih 18 tahun sejak pertama kali bergulir pada 2008. Dalam proses pembahasannya, Panja menginventarisasi 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan menggelar puluhan rapat bersama pemerintah, pakar, akademisi, serta masyarakat.
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pemidanaan terhadap pelaku.
Namun, mekanisme tersebut tetap harus melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan. Pengaturan ini juga disertai perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik serta pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
BACA JUGA:226 Anggota Hadir: DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Perampasan Aset Hari ini!
Selain korupsi, ruang lingkup undang-undang mencakup sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika dan psikotropika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan senjata, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
Undang-undang tersebut juga mengatur pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset terkait tindak pidana. Pengelolaan meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Habiburokhman menegaskan, regulasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Dengan disahkannya undang-undang tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki landasan baru untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
dandapala.com












