radartvnews.com – Pernyataan ini diungkap oleh fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Lampung Timur saat rapat paripurna pemandangan fraksi DPRD Lampung Timur jumat kemarin.
Dalam agenda sebelumnya DPRD sudah mengelar paripurna pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD-P dan dilanjutkan dengan paripurna kebijakan umum perubahan APBD dan prioritas flafon anggaran sementara yang di sampaikan Bupati Lampung Timur.
Dalam kebijakan KUA dan PPAS serta RAPBD-P tahun ini dinilai oleh partai fraksi Gerindra tidak sesuai dengan keinginan masyarakat miskin di Lampung Timur dan terkesan semua program pembangunan banyak yang tak menyentuh masyarakat Lampung Timur yang kini dalam kondisi kritis.
Partai Gerindra pun pesimis apa yang sudah di tuangkan dalam RAPBD-P maupun kebijakan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2016 ini untuk mendapatkan PAD terkesan dipaksakan. Karena pada tahun lalu pun tak berjalan sesuai harapan.(syam/jef)
