Scroll untuk membaca artikel
Pemprov Lampung

Sinergi Program TP4K di Dishut Provinsi

0
×

Sinergi Program TP4K di Dishut Provinsi

Share this article
Sinergi Program TP4K di Dishut Provinsi
Sinergi Program TP4K di Dishut Provinsi

radartvnews.com – Tim Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (TP4K) Provinsi Lampung secara sinergis mendukung Program Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka percepatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP4K Joko Umar Said saat diterima Oleh Kepala Dinas Kehutanan Syaiful Bachri beserta jajaran saat mensinergikan program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di Dinas Kehutanan Lampung, Rabu, 13 September 2017.

Joko Umar said juga mengapresiasi rehabilitasi cacthment Batutegi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Povinsi Lampung.  Program ini  dinilai sangat strategis karena akan mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku masyarakat.

Dalam kesempatan yang juga dihadiri oleh seluruh Pejabat Administrator dan Kepala UPTD KPH se-Lampung, Syaiful Bachri menjelaskan “seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh TP4K sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Kehutanan diantaranya rehabilitasi cacthment Batutegi seluas 380 hektar, integrasi ternak dengan hutan melalui program agrosilvopastura di KPH Batutegi dan KPH Gedongwani”. Kata Syaiful

Belajar melalui studi lapang di Banaran, Jawa Tengah tentang budidaya dan manajemen konservasi pada tanaman kopi oleh petani Lampung. Naungan pohon memberikan nilai positif bagi ekonomi masyarakat dan ekologi lingkungan. Jenis lamtoro L2 sebanyak 400 batang per hektar menjadi penaung baik dalam agroforestry. Hal ini menunjukkan integrasi yang mendukung ekonomi dan ekologi.

Kawasan hutan juga mengandung potensi panas bumi cukup besar, diantaranya di Ulubelu. Pertamina Geothermal Energy (PGE) menghasilkan 220 Megawatt Electric. Panas bumi ini mendukung dalam pengeringan kopi, sehingga mampu meningkatkan kualitas kopi, juga pengolahan gula aren. Dalam proses dukungan PGE melalui CSR memerlukan dukungan payung hukum. Terkait hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan pertemuan dengan pihak terkait, tegas Syaiful Bachri. (rls)