“Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia diharapkan dapat berperan maksimal dan menjadi lini terdepan dalam memberikan sumbangsih nyata untuk terus kreatif dalam beraktivitas. Yakni sebagai perwujudan cita-cita luhur untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. MIPI harus menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah. MIPI ingin mengaplikasikan kajian ilmu pemerintahan dalam setiap praktek pemerintahan pusat dan daerah,” kata M. Ridho Ficardo.
“Program Kegiatan yang baik dari pengurus sebelumnya harus kita lanjutkan, dan akan kita tambahkan program untuk penguatan kelembagaan. Tidak hanya seminar, namun kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat luas,” tambah Ridho.
Ditambahkan Karo Humas, Munas dihadiri Dewan Penasehat Prof. Dr. Miftah Thoha.MPA, DR. Bima Arya (Wali Kota Bogor), seluruh pengurus lainnya. Selain itu Bupati,Wakil Bupati dari Provinsi Lampung yang menjadi pengurus pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia.
Diterangkan, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) dibentuk di Jakarta pada Tanggal 22 Oktober 1991 yang merupakan Organisasi Profesi untuk menghimpun para Sarjana, Pakar, Praktisi, Pemerhati dan pengabdi ilmu pemerintahan.
Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) serta meningkatkan penguasaan ilmu pemerintahan baik secara konseptual maupun praktiknya. Untuk pertama kali pengurus pusat dipilih oleh tim formatur yang beranggotakan tujuh orang sebagaimana diputuskan dalam pertemuan para pendiri yang berjumlah 146 orang di Jakarta, tanggal 22 Oktober 1991 dan dikukuhkan dalam Munas I MIPI di batumalang tanggal 13 Oktober 1993. Usai Pelantikan Pengurus, dilanjutkan Rapat Kerja yang dipimpin oleh Ketua Umum dan dimoderatori oleh Sekjend. DPP MIPI Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. (Rls/Min)
