Puluhan Massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Gema Rakyat Peduli Pelayanan (Gerilya) Lampung ini melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan Pemprov Lampung, pada Kamis pagi.
Massa melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak keras rencana pemerintah yang akan menaikan Iuran BPJS Kesehatan. Massa menilai, wacana kenaikan Iuran BPJS justru menambah beban masyarakat menengah kebawah.
Karenanya, Massa mengharapkan agar pemerintah bisa mempertimbangkan untuk tidak menaikan Iuran BPJS. Hal ini disampaikan Koordinator Lapangan Aksi Unjuk Rasa, Dede Sulaiman.
Aksi unjuk rasa ini mendapatkan perhatian dari Anggota DPRD Lampung . Beberapa Perwakilan Massa kemudian diajak audiensi bersama Perwakilan Anggota DPRD Lampung.
Empat Tuntutan Massa
- Amputasi BPJS Kesehatan
- Tolak Kenaikan Iuran BPJS
- Jaminan Kesehatan Gratis
- Mendesak Pemerintah Lampung Pulihkan Perekonomian Rakyat
Ketua Fraksi Partai PKS DPRD Lampung, Ahmad Mufti Salim mengatakan, bahwa DPRD menyambut baik atas aspirasi massa yang menolak kenaikan Iuran BPJS. Karena pada dasarnya, pihaknya juga merasa keberatan atas wacana kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.
Mufti menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan akan memperjuangkannya ke tingkat Pemerintah Pusat.
Diketahui, Pemerintah Pusat berencana menaikan Iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2020 mendatang. Untuk Kelas I dari semula 80 ribu rupiah naik menjadi 160 ribu rupiah sementara Kelas II dari 51 ribu rupiah naik menjadi 110 ribu rupiah. Sementara itu, kenaikan Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III masih ditunda setelah Komisi IX dan XI DPR menolak usulan itu. (Gal/Rie)
