Pesawaran – Beragamnya suku, adat, ras, dan agama yang ada di Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran khususnya, menjadi rentan terjadinya gesekan dan konflik antar warga. Sehingga, dibutuhkan edukasi dan pemahaman yang mendasar bagi seluruh masyarakat, agar terciptanya lingkungan yang aman dan damai.
“Kita sebagai warga negara Indonesia patut bersyukur, kita kaya akan Ras, Suku, Adat dan agama. Tapi, jika masyarakatnya tidak diberi edukasi dan pemahaman akan aturan, bisa jadi dengan keberagaman yang ada, akan terdapat celah gesekan antar warga,” kata Anggota DPRD Provinsi Lampung, Zunianto, saat menggelar Sosialisasi Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung, dihadapan masyarakat Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan. Sabtu (03/03/2023).
Atas dasar itu, kata Anggota Fraksi PKS DPRD Lampung tersebut, dirinya bersama teman – teman anggota yang lain, memandang perlu dan penting Perda Rembug Desa/Kelurahan disampaikan kepada masyakat Kebagusan. Karena, tidak bisa dipungkiri, sampai saat ini masih terjadi gesekan antar warga yang sebenarnya persoalan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah.
“Banyak sekali persoalan dan gesekan yang ada di Kabupaten Pesawaran, dan lampung pada umumnya ini. Oleh karena itu, Rembug Pekon menjadi solusi atasi sejumlah persoalan. Jadi, saya minta kalo ada persoalan tidak usah gontok – gontokan antar tetangga dan saudara, mari bersatu,” tegasnya.
Dihadapan kita semua, kata Politisi PKS Lampung itu, ada Narasumber yang akan memaparkan secara rinci, tentang aturan – aturan untuk menjadi acuan dalam menjalankan Perda Rembug Pekon tersebut. Sehingga, dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Disini ada Pak Johan Sulaiman, beliau tidak asing lagi. Kapasitas, dan kualitasnya tidak diragukan lagi. Jadi, saya minta ikuti, dan pahami materi yang disampaikan. Dan sepulang dari sini, sebarkan ke tetangga, saudara dan kerabat yang belum bisa hadir,” tegasnya.(dry).
