Jumat 20-11-2026,11:17 WIB
Reporter:
coy f siregar|
Editor:
Hendarto Setiawan

DITERIMA : Direjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI Munafrizal Manan saat menerima penyerahan surat dumas dari Direktur PBH Peradi Bandar Lampung.-istimewa for radartv.disway.id-
JAKARTA, RADARTVNEWS.COM – Masyarakat transmigrasi lokal (translok) Pakuan Ratu D di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, melalui kepala kampung mengadukan permasalahaan dugaan penguasaan/ penyerobotan 1.150 hektar lahan oleh PT Bina Nusa Cipta Wahana (BNCW) atau dahulu PT Kencana Acindo Perkasa (KAP) ke Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (HAM RI).
Warga mengadukan masalah dugaan tindak kejahatan dan pelanggaran aturan hukum ini meliputi Kampung Karta Jaya, Sari Jaya, Adi Jaya, Marga Jaya, Gisting Jaya, dan Bumi Jaya. Khusus untuk Kampung Gedung Jaya sedang dalam perjuangan sendiri.
Melalui kuasa hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bandar Lampung, warga menyampaikan proses penguasaan lahan yang melanggar konstitusi dan tentunya melanggar hak-hak hidup warga Indonesia.
Antara lain dugaan perolehan lahan dengan melanggar ketentuan transmigrasi dan disertai ancaman dan intimidasi, hilangnya hak atas tanah dan sumber penghidupan warga, belum dipenuhinya kewajiban FPKMS paling sedikit 20%; dan penghentian penyidikan atas laporan polisi tahun 2013.
Direktur PBH Bandar Lampung Ali Akbar,S.H.,M.H., dan tim diterima langsung oleh Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI Munafrizal Manan S.H., S.Sos., LL.M., M.IP., M.Si.di ruanga kerja di Kawasan Kuningan, Jakarta.

BACA JUGA :Bipartit Deadlock, PBH Peradi Bandarlampung Dorong PT Star Energy SS Penyelesaian Jalur Kekeluargaan
”Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan tanah transmigrasi dilarang dialikah kepemilikanya sebelum 20 tahun. Namun kenyataanya belum lagi sampai 20 tahun, lahan sudah dikuasai korporasi,” kata Ali Akbar membuka pengaduan masyarakat.
Masalah lain yakni dugaan kepemilikan perizinan pembangunan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Sedari awal berdiri hingga puluhan tahun beroperasi, PT KAP diduga tak mengantongi perizinan baik izin lokasi dan Hak Guna Usaha.
”Kami pernah mengadukan masalah ini dan kepolisian menjadikan Direktur KAP waktu itu sebagai tersangka,” tegasnya.
Namun sayang upaya hukum ini kandas, tersangka kemudian di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh kepolsian. Pihaknya lantas mengajukan praperadilan dan hakim memenangkan gugatan.

Kemudian tanpa diketahui aksi korporasi model apa, PT KAP berubah menjelma menjadi PT BNCW. Oleh Bupati Way Kanan Bustami Zainudin di akhir kepemimpinanya, diterbitkan Izin Usaha Perkebunan.
Perubahan nama perusahaan ini ditenggarai sebagai bentuk menghilangkan sejarah dugaan kejahatan atau pelanggaran atas konstitusi di masa lalu.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:












