Bahlil Kembali Buka Suara soal Ekspor Gas, Kontrak Negara Tetangga Bakal Dievaluasi

Bahlil evaluasi kontrak ekspor gas ke negara tetangga–pintrest

RADARTVNEWS.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan rencana pemerintah mengevaluasi ekspor gas ke negara tetangga. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri, terutama sebagai bahan baku industri.

Bahlil menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10/2026). Ia mengatakan, pemerintah akan mengkaji kembali alokasi gas yang selama ini diekspor agar pemanfaatannya dapat mendukung pembangunan industri nasional.

Menurut Bahlil, Indonesia tengah mendorong pengembangan industri hilirisasi petrokimia yang membutuhkan gas sebagai bahan baku. Karena itu, pengelolaan gas bumi perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri.

Bahlil menjelaskan, dari total produksi gas Indonesia, sekitar 70 persen digunakan untuk kebutuhan domestik, sedangkan 30 persen lainnya diekspor ke luar negeri. Komposisi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi kebijakan ekspor gas.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tetap menghargai hubungan kerja sama dengan negara lain. Namun, prinsip saling menghormati harus diterapkan oleh seluruh pihak dalam hubungan antarnegara.

Sebelumnya, Bahlil membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke negara tetangga apabila kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi. Pernyataan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah memprioritaskan kepentingan nasional di tengah tekanan global.

Pada 24 Oktober 2026, Indonesia mulai mengurangi ekspor gas ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD). Pengurangan tersebut berasal dari pasokan Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatera sebesar 16 BBTUD.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatur kembali pemanfaatan sumber daya energi nasional. Meski demikian, evaluasi ekspor tetap perlu mempertimbangkan kontrak yang berlaku serta kebutuhan pasokan gas bagi industri di dalam negeri.

Pemerintah berharap optimalisasi pemanfaatan gas dapat memperkuat hilirisasi, mendorong penciptaan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Sumber:

cnbc indonesia