Senin 09-11-2026,20:49 WIB
Reporter:
MG – Rahma Chaliva Chairunisa|
Editor:
Jefri Ardi

Unila ungkap langkah penanganan dugaan pelecehan seksual dosen berinisial RF melalui Satgas PPKPT.–
RADARTVNEWS.COM – Universitas Lampung (Unila) menyampaikan perkembangan penanganan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen sekaligus Ketua Program Studi (Kaprodi) berinisial RF.
Dikutip dari unggahan Instagram Lampung Geh, Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Unila, Dr. Budi Sutomo, mengatakan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) telah melakukan serangkaian langkah untuk menindaklanjuti laporan tersebut.
Proses penanganan mencakup pemeriksaan pihak-pihak terkait, penyusunan konstruksi kasus, hingga koordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta dekan fakultas terkait.
“Dalam proses tersebut, Satgas telah menyampaikan tiga rekomendasi tindak lanjut kepada pimpinan universitas, dalam hal ini Rektor Unila,” kata Budi.
Ia menjelaskan, penanganan laporan tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
BACA JUGA:Bobby Rasyidin Buka Suara soal Uang Rp2 Miliar yang Disita KPK
Satgas PPKPT juga memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan, termasuk meminta keterangan dari pelapor, korban, saksi, terlapor, pendamping, hingga ahli.
Budi menegaskan, proses pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan menghormati keputusan korban yang tidak menghendaki penyelesaian melalui mekanisme restorative justice atau jalur kekeluargaan.
Selain penanganan laporan, Unila turut memastikan dugaan kasus tersebut tidak menghambat hak akademik korban.
Kampus memfasilitasi pelaksanaan ujian tanpa kehadiran maupun keterlibatan RF.
Fasilitasi juga diberikan dalam proses penyelesaian tesis, termasuk pengurusan administrasi dan penandatanganan dokumen tanpa melibatkan dosen yang dilaporkan.
Langkah tersebut dilakukan agar tahapan akademik korban dapat diselesaikan tanpa mengalami penundaan.
Melalui berbagai upaya itu, Unila menyebut korban telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan akademik dan saat ini sudah diwisuda.
“Perlindungan terhadap korban tidak cukup hanya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan penanganan laporan. Perlindungan juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk memastikan korban tetap memperoleh hak-haknya,” ujar Budi.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
instagram @lampungehnews












