Dinilai Bebani Ekonomi Perempuan, Aturan Pajak Pembalut Resmi Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Ilustrasi produk pembalut wanita yang aturan Pajak Pertambahan Nilainya (PPN) kini tengah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Bernita Matondang. –Foto (Alodokter)

RADARTVNEWS.COM – Kebijakan perpajakan terkait produk kebutuhan rutin perempuan kini resmi dibawa ke ranah hukum. Seorang Warga Negara Indonesia bernama Bernita Matondang mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna mempersoalkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembalut.

Gugatan tersebut dilayangkan lantaran aturan pemungutan PPN atas produk sanitasi menstruasi itu dinilai sangat memberatkan serta menimbulkan beban ekonomi dan kerugian konstitusional bagi kaum perempuan di Indonesia.

Dalam permohonannya di hadapan hakim konstitusi, Bernita memaparkan tiga poin kerugian konstitusional utama yang dialami. Ketiga hal tersebut mencakup aspek ketidakpastian hukum, bertambahnya beban ekonomi bagi perempuan, serta minimnya pertimbangan negara terhadap kebutuhan biologis perempuan.

“Kebutuhan ini lahir dari proses biologis yang tidak dapat dihindari, sehingga bukan pilihan konsumsi yang dapat ditiadakan begitu saja. Pemohon membeli secara rutin dengan menggunakan penghasilan atau sumber daya ekonomi yang tersedia,” tegas Bernita Matondang dalam keterangannya.

Minta Pembalut Masuk Kategori Barang Kebutuhan Pokok Bebas PPN

Melalui gugatan ini, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk meninjau ulang regulasi perpajakan yang berlaku. Ia mendesak agar penentuan kriteria barang kebutuhan pokok yang berhak menerima fasilitas pembebasan atau keringanan PPN turut memperhitungkan kebutuhan esensial, termasuk produk sanitasi menstruasi.

Langkah hukum ini langsung memicu diskusi luas di ruang publik dan media sosial. Banyak warganet serta pemerhati isu perempuan menyoroti urgensi penghapusan pajak pada produk pembalut (tampon tax) demi mewujudkan keadilan fiskal dan kesehatan bagi perempuan.

BACA JUGA:Pembalut Tak Bebas PPN, Pemerintah Terapkan Tarif Efektif 11 Persen

Sumber:

unggahan instagram @suaradotcom