Untuk mengetahui sampai mana proses pengajuan anggaran hibah daerah oleh 8 KPU daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah 2020 mendatang, KPU provinsi Lampung telah memanggil sekertariat seluruh KPU daerah. Diketahui, anggaran pilkada di delapan daerah berbeda – beda disesuaikan dengan daftar pemilih tetap dan jumlah tempat pemungutan suara. Sistem pencairan anggaran pilkada ini melalui dua tahap yakni pada APBD perubahan tahun 2018 dan APBD murni tahun 2019.
Komisioner KPU Lampung, Erwan Busatami mengingatkan kepada komisioner di 8 kabupaten kota untuk terus mengawal anggaran pilkada, mengingat KPU RI telah membentuk draft peraturan pilkada 2020 yang masih dalam tahapan uji public. Jika draft ini disahkan menjadi PKPU maka sesuai tahapan penandatanganan NPHD dengan pemerintah daerah paling lambat di lakukan pada tanggal 1 Oktober 2019. (Hen/Wo)
