Masih dalam agenda evaluasi peliputan pasca gelaran Pemilihan Legislative dan Pemilihan Presiden 2019 lalu, dewan pers menilai media elektronik khususnya televisi di tingkat nasional berpihak ke salah satu pasangan calon. Hal ini diungkapkan langsung oleh Anggota Dewan Pers Bambang Harimurti yang juga mantan CEO Harian Tempo.
Dalam pemaparan nya, Bambang menilai media televisi harusnya independen dalam memberitakan peserta Pemilu juga harus berimbang. Menghadapi hal ini, dewan pers juga tidak mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi, yang memiliki kekuatan yakni lembaga penyiaran dalam hal ini KPI. Dewan pers pernah memberikan masukan kepada KPI untuk mencabut izin siar media televisi yang terindikasi berpihak ke salah satu pasangan calon.
Jika izin siar di cabut oleh KPI, maka frekuensi siaran yang ditinggalkan dapat di gantikan dengan media televisi lainya yang dinilai independen dalam pemberitaan. (Hen/Ri)
