Bandar Lampung – Sebagai mitra kerja Pemerintah Provinsi Lampung DPRD Provinsi Lampung sebagai lembaga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, termasuk komisi – komisi yang merupakan bagian dari DPRD. Komisi I yang menangani persoalan pemerintahan menyoroti tentang rangkap jabatan yang disandang oleh beberapa pejabat di lingkup pemerintah provinsi saat ini
Apalagi dengan jumlah sumber daya manusia yang berstatus sebagai aparatur sipil negara atau abdi negara yang melimpah seharusnya Gubernur memiliki banyak pilihan.
Diketahui, beberapa organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah provinsi Lampung masih di jabat oleh pelaksana tugas ( Plt ). Diantaranya, Dinas Pemuda dan Olahraga ( Dispora ), Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan dan beberapa OPD lainya.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Lampung, I Made Suarjaya menyoroti rangkap jabatan yang disandang oleh asisten 1 bidang pemerintahan Pemprov Lampung Qodratul Ikhwan yang juga menjabat sebagai Plt. Kadis Pariwisata & Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung.
Politisi Gerindra ini menilai, dengan rangkap jabatan yang di sandang oleh salah satu pejabat akan mengganggu kinerja, tugas dan fungsi OPD yang di pimpinnya. ” Rangkap jabatan boleh – boleh saja karena sifatnya sementara dan sebaiknya tidak lebih dari satu jabatan agar tugas dan fungsi nya berjalan maksimal” ujarnya.
Dirinya juga menilai, rangkap jabatan juga menghambat karier ASN yang lain yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam memimpin sebuah OPD.” Dengan banyaknya PLT di beberapa OPD juga menghambat karier ASN lainya yang dinilai memiliki kemampuan, karena masih banyak ASN yang layak diberikan kesempatan” timpalnya.
“Gubernur juga harus melihat potensi sumber daya manusia yang juga berstatus sebagai ASN di Lampung yang memiliki kemampuan agar di berikan kesempatan” ujarnya lagi.
Terbaru, nama Qodratul Ikhwan juga santer mencuat sebagai salah satu kandidat Penjabat ( PJ ) kepala daerah Kabupaten Tulang Bawang.(dry).
