Mahasiswa Itera Turun ke Jalan, Desak Pemerintah Tuntaskan Lima Persoalan Nasional

Mahasiswa Itera Turun ke Jalan, Desak Pemerintah Tuntaskan Lima Persoalan Nasional-Postingan Instagram/ig sukma.kmitera-Instagram/ig sukma.kmitera

RADARTVNEWS.COM – Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (KM Itera) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung, Rabu (28/10/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah pusat terkait penanganan bencana, tata kelola ekonomi, ruang sipil, pemberantasan korupsi, serta pemenuhan hak masyarakat.

Aksi yang diikuti sekitar 250–300 mahasiswa itu diwarnai pemasangan sejumlah banner berisi kritik terhadap pemerintah. Pesan-pesan yang disampaikan mencerminkan kekecewaan mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Koordinator lapangan aksi sekaligus Presiden Mahasiswa KM Itera, Kevin Andriano, mengatakan demonstrasi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap kondisi masyarakat Indonesia.

Lima Tuntutan Mahasiswa Itera

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Pertama, mendesak penetapan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional.

Kedua, meminta pembenahan tata kelola ekonomi. Ketiga, menolak penyempitan ruang sipil. Keempat, mendesak pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kelima, menuntut pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik yang merata.

Untuk menyuarakan kritik, mahasiswa memasang sejumlah banner di kawasan Tugu Adipura. Beberapa tulisan yang terpampang di antaranya, “Jangan Tunggu Asap Sampai Istana Baru Dianggap Bencana” dan “Selamatkan Kami dari Pimpinan Bodoh dan Munafik”.

Banner lainnya juga memuat kritik terhadap pejabat dan pemerintah sebagai bentuk protes mahasiswa terhadap persoalan yang mereka soroti.

Mahasiswa Harapkan Kehadiran Pimpinan Daerah

Kevin mengatakan aksi tersebut bertujuan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah pusat, terutama terkait penanganan bencana dan penolakan terhadap militerisme di ranah sipil.

“Kami hadir di Tugu Adipura untuk menyampaikan tuntutan kami kepada pemerintah pusat, mulai dari penetapan karhutla sebagai bencana nasional hingga kami menolak militerisme di ranah sipil,” kata Kevin saat diwawancarai Lampung Geh, Rabu (28/10/2026).

Selain menyampaikan lima tuntutan, mahasiswa berharap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau pimpinan daerah Provinsi Lampung dapat hadir bersama mereka untuk menyatakan sikap dan meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat.

Menurut Kevin, kehadiran pimpinan daerah menjadi salah satu hal yang diharapkan dapat dicapai melalui aksi tersebut.

“Dari lima tuntutan yang kami bawakan, sebenarnya hari ini capaian kami hanya satu. Kami ingin Forkopimda atau pimpinan daerah Provinsi Lampung bisa hadir bersama kami semua untuk menyatakan sikap atau tuntutan kepada pemerintah pusat karena bencana yang diderita oleh masyarakat Indonesia sudah sangat membuat kami menderita,” ujarnya.

Sumber:

lampung geh news (@lampunggehnews).